Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini. (Foto: ANTARA)JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini memastikan kebijakan strategis reformasi birokrasi akan terus beradaptasi agar dapat berjalan selaras dengan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.“Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo telah memberikan arahan. Presiden menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasikan kebijakan,” kata Rini dilansir ANTARA, Sabtu, 5 Juli.Dia juga mengatakan penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) akan terus berfokus pada kolaborasi, kapabilitas, dan integritas birokrasi untuk melayani masyarakat secara human-based.Rini menjelaskan Kementerian PANRB juga telah menyiapkan kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang mendorong sinergi antarkementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien.Dia mengatakan bahwa SAKP menggantikan pendekatan lama yang masih instansional dan terkotak-kotak, yang sering kali belum selaras dan belum mendukung pencapaian outcome bersama.“Pendekatan shared outcomes dalam SAKP dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja utama kementerian/lembaga dapat mendukung pencapaian Astacita, yaitu bagaimana substansi pokok RPJPN, RPJMN dan isu strategis lainnya, serta tusi organisasi dapat diterjemahkan dalam IKU lintas sektor yang akan dievaluasi melalui kebijakan RB dan SAKP,” tuturnya.Kebijakan strategis reformasi birokrasi juga dirancang untuk mendukung program prioritas seperti ketahanan pangan, program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, serta program lainnya."Dalam rangka penguatan sektor pangan nasional, masing-masing kementerian/ lembaga memiliki tugas, peran dan tanggung jawab spesifik yang saling melengkapi," ujar Rini.Menurut Rini, setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi, dan hal ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas instansi untuk memastikan ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan dan efisien.Rini juga memaparkan penanganan gizi di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan menuntut pendekatan yang holistik maka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan guna memastikan arah kebijakan berjalan seragam dan terintegrasi harus dilakukan.“Program MBG melibatkan lintas sektor dan multi-aktor. Dan tentu saja keberhasilannya bergantung pada sinergi erat antara pemerintah pusat-daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ungkapnya.Terkait program sekolah rakyat, Kementerian PANRB bertugas untuk memastikan proses penataan kelembagaan dan pemenuhan SDM yang diperlukan berjalan dengan baik.