Kunjungan ke Puskeswan Ragunan/FOTO: ISTIMEWAJAKARTA - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok memperjelas wacana pengadaan BPJS untuk hewan peliharaan.Istilah BPJS Hewan ini muncul saat sidak anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan, pada beberapa waktu lalu.Hasudungan menerangkan program insentif bagi hewan peliharaan yang digagas Pemprov DKI akan berbentuk subsidi berupa pemotongan harga. Pemprov DKI akan memberikan potongan harga saat hewan peliharaannya butuh perawatan medis."Kalimat BPJS hewan mungkin hanya berupa ungkapan, karena kalimat BPJS ini memang mudah di terima oleh Masyarakat. Sebenarnya kami hanya akan memberikan subsidi atau potongan harga, terutama bagi Masyarakat Jakarta yang mempunyai hewan peliharaan yang dari latar belakang ekonomi tidak mampu," ungkap Hasudungan kepada wartawan, Rabu, 18 Juni.Hasudungan menuturkan sistem subsidi tersebut akan berlaku saat pemilik membawa hewannya untuk diperiksa ke puskeswan. Namun, Hasudungan menekankan wacana ini masih dalam tahap perencanaan awal dan masih memerlukan kajian komprehensif sebelum diimplementasikan.Bahkan, ia menyebut sebelum direalisasikan, Dinas KPKP akan mempersiapkan sarana prasarana terlebih dahulu. Seperti menambah Puskeswan di 5 kotamadya di Jakarta, karena untuk saat ini Jakarta baru memiliki dua puskeswan, yakni di Ragunan, Jakarta Selatan, dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.Rencananya, Pemprov DKI akan menambah 10 puskesmas yang tersebar di semua wilayah kota administratif Jakarta dan Kepulauan Seribu pada tahun 2026."Kita juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dulu misalnya menambah jumlah puskeswan di Jakarta. Saat ini (jumlah puskeswan) ada dua, di Ragunan, Jakarta Selatan dan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur," jelasnya. Sebelumnya, Hasudungan mengungkap Pemprov DKI akan mengeluarkan program pelayanan kesehatan serupa BPJS untuk hewan. Namun, hal tersebut masih sebatas wacana."Itu memang konsep kita ya, BPJS hewan. Nanti kita cari nanti skema yang paling menguntungkan atau yang masuk akal. Jadi ini masih tahap wacana, tapi tidak menutup kemungkinan nanti juga akan kita realisasikan secara maksimal," ungkap Hasudungan, beberapa waktu lalu."Jadi nanti mungkin ke depannya, masyarakat yang kurang mampu akan kita berikan diskon khusus, tapi tidak free," lanjut dia.Merespons hal itu, Anggota Komisi C DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mendorong wacana layanan serupa BPJS hewan untuk pemilik yang kurang mampu. Sebab, ia menilai tidak semua pemilik hewan di Jakarta memiliki kondisi ekonomi yang memadai."Tidak semua pemilik hewan berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik,” urai Kenneth.