Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan terkait izin tambang nikel Kepulauan Raja Ampat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyemprot Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik), Jisman Hutajulu, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, Rabu (2/7), terkait perbedaan data target sambungan listrik desa.Bahlil menyebutkan, dirinya baru saja rapat dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin membahas pemetaan prioritas sambungan listrik ke masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik.Data yang dilaporkan Bahlil kepada forum rapat yakni target 5.600 desa yang harus dialiri listrik. Namun, data tersebut ternyata berbeda dengan yang dipegang oleh Dirjen Gatrik maupun PT PLN (Persero), yakni sekitar 10.000 desa."Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan, tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh 10.000? Ini tambah 10.000. Ini enggak tahu Dirjen saya enggak benar atau direksi PLN-nya enggak benar," kata Bahlil dalam Raker Komisi XII DPR, Rabu (2/7).Oleh karena perbedaan data tersebut, Bahlil pun memarahi Jisman di depan forum rapat, sembari bertanya apakah Jisman masih ingin menjabat sebagai Dirjen Gatrik atau tidak."Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?" imbuh Bahlil."Ini Direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru, padahal Dirut-nya cuma satu gitu enggak berubah-ubah. Jadi oke data mereka ini mungkin yang up to date, sayangnya tidak dilaporkan," katanya.Terlepas dari perbedaan data tersebut, Bahlil menyebutkan desa-desa yang belum teraliri listrik bisa memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lokal, alih-alih menarik jaringan dari kabupaten atau kecamatan setempat.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTOSelain itu, agar program listrik desa (lisdes) lebih masif terlaksana, dia juga menyarankan agar anggarannya langsung melalui Kementerian ESDM, bukan lagi menggunakan dana PLN."Kita akan bahas bersama-sama ke Menkeu, biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas," ungkap Bahlil.Sebelumnya, Dirjen Gatrik Jisman Hutajulu menjelaskan masih ada 10.068 lokasi yang belum mempunyai akses listrik, dengan total 1,287 juta rumah tangga. Untuk mengaliri listriknya, dibutuhkan investasi sekitar Rp 50 triliun."Jadi ada 10.068 lokasi dan ada 10.068 program nanti akan kita jalankan. Ini dulu yang kita pegang, nanti kami akan tetapkan dulu roadmap-nya, bisa saja dibiayai oleh APBN, bisa saja dibiayai oleh PMN, bisa saja dibiayai oleh entah siapa, pengusaha atau CSR," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR, Senin (30/6).Jisman menuturkan, kebutuhan investasi untuk mencapai rasio elektrifikasi PLN 100 persen itu khusus jaringan sendiri dan pembangkitnya mencapai Rp 42,26 triliun. Lalu, masih ada aliran listrik yang belum 24 jam dan membutuhkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) senilai Rp 5,5 triliun."Berikan instalasi listrik dan token yang sudah kita biasa lakukan itu Rp 2,25 triliun, dan Rp 50 triliun lah totalnya," jelasnya.Dia merinci wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara masih ada 5.555 lokasi belum teraliri listrik dengan kebutuhan investasi terbesar yakni Rp 25,15 triliun.Kemudian, Kalimantan 1.099 lokasi butuh Rp 8,5 triliun, Sulawesi 799 lokasi membutuhkan Rp 4,53 triliun, Sumatera 985 lokasi senilai Rp 3 triliun, dan Pulau Jawa sebanyak 1.630 lokasi dengan biaya Rp 0,97 triliun.