Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra /FOTO via Instagram @ingshin21JAKARTA - Pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Thailand, Bangkok, pada Sabtu, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Pemerintahan Paetongtarn tengah menghadapi kemarahan yang meningkat atas perselisihan perbatasan dengan Kamboja.Unjuk rasa protes antipemerintah terbesar sejak partainya, Pheu Thai, berkuasa pada 2023, meningkatkan tekanan pada Paetongtarn (38 tahun), yang tengah berjuang untuk menghidupkan kembali ekonomi yang goyah dan menjaga koalisi pemerintah yang rapuh tetap bersatu menjelang kemungkinan mosi tidak percaya bulan depan.Dilansir Reuters, Sabtu, 28 Juni, para pengunjuk rasa melambaikan bendera di samping Monumen Kemenangan, tugu peringatan perang di persimpangan jalan yang ramai.Demonstrasi digelar oleh United Force of the Land, koalisi aktivis yang sebagian besar berhaluan nasionalis yang berunjuk rasa melawan pemerintahan lain yang didukung Shinawatra selama dua dekade terakhir.Meskipun protes-protes sebelumnya tidak secara langsung menyebabkan jatuhnya pemerintahan tersebut, demonstrasi itu meningkatkan tekanan yang berujung pada intervensi peradilan dan kudeta militer pada tahun 2006 dan 2014.Kekacauan politik di Thailand mengancam akan semakin merusak pemulihan ekonomi negara yang sedang berjuang.Paetongtarn mengaku tidak khawatir dengan demonstrasi tersebut dan telah menginstruksikan pihak berwenang untuk memastikan pertemuan tersebut berlangsung damai."Itu hak rakyat dan saya tidak akan membalas," kata PM Thailand pada Sabtu, 29 Juni dilansir Reuters. Paetongtarn yang mengendalikan koalisi mayoritas tipis setelah keluarnya mantan mitra Partai Bhumjaithai pekan lalu, bisa menghadapi mosi tidak percaya saat parlemen bersidang lagi minggu depan. Partai Bhumjaithai minggu lalu menarik dukungannya terhadap pemerintah dengan alasan risiko hilangnya kedaulatan dan integritas Thailand setelah percakapan telepon yang bocor antara Paetongtarn dan mantan perdana menteri Kamboja Hun Sen. Selama panggilan telepon itu, Paetongtarn tampaknya berusaha menenangkan politisi veteran Kamboja itu dan mengkritik seorang komandan tentara Thailand, garis merah di negara tempat militer memiliki pengaruh yang signifikan. Putri dari Thaksin Shinawatra ini sudah meminta maaf atas komentarnya. Kini Paetongtarn juga menghadapi pengawasan hukum setelah sekelompok senator mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan badan antikorupsi nasional dengan kewenangan luas untuk menyelidiki tindakannya atas panggilan telepon yang bocor itu.Keputusan dari kedua badan tersebut dapat berujung pada pemecatannya. Hun Sen, mantan sekutu Shinawatra, melontarkan pernyataan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Paetongtarn dan keluarganya dalam pidato yang disiarkan televisi selama berjam-jam pada Jumat. Hun Sen menyerukan perubahan pemerintahan di Thailand. Kementerian luar negeri Thailand menggambarkan pidato tersebut sebagai "luar biasa" sambil menegaskan Thailand lebih suka menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa bilateral yang meningkat.