Ilustrasi polisi tangani tawuran di Jakarta (foto: dok. humas polda metro jaya )JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna merumuskan langkah penanganan permasalahan tawuran dan kemacetan. Beberapa kebijakan yang dikaji yakni pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye besar dengan tagline JagaJakarta, hingga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran.Rapat koordinasi yang dihadiri Staf Khusus dan Tenaga Ahli Gubernur, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, serta kepala dinas dan direksi BUMD terkait berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 26 Juni. “Tawuran di Jakarta seperti menjadi masalah turun-temurun dengan beragam penyebab. Karena itu, kehadiran Pemprov Jakarta untuk menangani masalah ini sangat dinanti oleh publik,” ujar Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, dikutip Jumat, 27 Juni.Pemprov DKI Jakarta akan menjajaki kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar Jakarta untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif.Mengenai kampanye besar bertajuk #JagaJakarta dapat menjadi salah satu pendekatan. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong intensifikasi patroli oleh Forkopimda serta pemanfaatan teknologi CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI).Dalam forum tersebut, Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi mengusulkan untuk membentuk Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan penanganan konflik.“Satgas penertiban harus segera dibentuk, dan operasi lapangan tetap harus dijalankan secara masif,” kata Wisnu.Sementara itu, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menekankan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan aksi tawuran. Sehingga, akan memberikan efek jera kepada pihak yang terlibat."Perlu ada enforcement yang kuat. Teori ‘broken windows’, di mana pelanggaran kecil langsung ditindak, bisa diterapkan juga dalam konteks ini,” ucap Prastowo.Selain isu tawuran, rapat juga membahas masalah kemacetan yang salah satu penyebabnya yakni proyek konstruksi. Menurut Prastowo, hal itu sangat mengganggu arus lalu lintas.Karenanya, Pemprov DKI Jakarta berencana menjatuhkan sanksi tegas kepada kontraktor yang tidak mematuhi standar keselamatan serta pengelolaan lalu lintas yang sesuai dengan dokumen perencanaan.Beragam proyek strategis seperti MRT, LRT, JSDP, PAM Jaya, dan Harbour Road Toll disebut menjadi penyebab utama kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Jakarta.“Kita harus lebih sensitif dan responsif. Masyarakat membutuhkan kehadiran petugas di lapangan, terutama dari Dinas Perhubungan, untuk mengatur lalu lintas di titik-titik proyek,” kata Prastowo.