Pakar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Poppy Sulistyaning Winanti, menyebut jika kebijakan Trump cenderung mengutamakan kepentingan nasional Amerika Serikat dibandingkan dengan kerja sama multilateral.Poppy menjelaskan ada kekhawatiran bagi Indonesia, utamanya pada isu lingkungan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang selama ini berperan aktif dalam isu tersebut. Ditambah lagi, Trump sudah menyatakan diri untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris sesaat setelah dilantik.“Trump kembali menarik AS dari berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, yang sempat direstorasi oleh Joe Biden pada 2021,” ungkap Poppy yang diwartakan dalam ugm.ac.id.Sementara itu, di bidang perdagangan, Trump menerapkan kebijakan proteksionis dengan menaikkan tarif impor dan meninjau ulang fasilitas Generalized System of Preferences (GSP). Sebagai informasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan fasilitas GSP dari Amerika Serikat yang memberikan pembebasan bea masuk untuk produk ekspor tertentu.GSP ini diberikan kepada negara-negara berkembang yang sudah memenuhi syarat, termasuk Indonesia. Berkat GSP, banyak produk Indonesia yang diekspor ke Negeri Paman Sam.Dalam keterangannya, Poppy meminta pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Ia menyebut masuknya Indonesia ke dalam BRICS dapat memperluas daya tawar Indonesia di tengah ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat.“Masuknya Indonesia ke dalam BRICS dapat dilihat sebagai upaya untuk memperluas daya tawar Indonesia di tengah ketidakpastian kebijakan AS,” jelasnya.Cara untuk Mengurangi Ketergantungan Terhadap ASKerja sama Indonesia-Amerika Serikat memiliki cakupan yang sangat luas, seperti bidang pertahanan. Keduanya memiliki program-program bersama, salah satunya adalah Garuda Shield.Namun, kebijakan Trump yang keras pada Tiongkok meningkatkan keregangan di kawasan Laut China Selatan. Meskipun Indonesia bukan negara pengklaim dalam sengketa tersebut, tetapi Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam menjaga kedaulatan Laut Natuna."Meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia harus semakin cermat dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan dua kekuatan besar, AS dan Tiongkok,” sebut Poppy.Indonesia juga harus memperkuat kerja sama dengan negara lain, seperti Jepang dan India. Hal ini diperlukan untuk memastikan stabilitas keamanan tanpa bergantung pada Amerika Serikat.“Diversifikasi mitra strategis menjadi langkah kunci bagi Indonesia untuk mempertahankan otonomi dan stabilitas di tengah perubahan geopolitik yang semakin kompleks,” imbuhnya.Kawan GNFI, cara lain untuk mengurangi ketergantungan pada negara adidaya tersebut adalah melalui diversifikasi sumber pendanaan internasional, utamanya untuk proyek-proyek lingkungan, misalnya melalui New Development Bank (NDB) yang didirikan oleh BRICS.BRICS dianggap sebagai entitas ekonomi besar yang mewakili kekuatan Selatan. BRICS yang menggabungkan negara-negara berkembang itu diklaim dapat menjelma sebagai salah satu kekuatan ekonomi global yang mampu menjadi pesaing G7 yang dihuni negara maju.