Komisaris e-Safety, Julie Inman Grant (foto: x @AustraliaEU)JAKARTA– Otoritas keamanan online Australia menjatuhkan denda sekitar 1 juta dolar Australia (sekitar Rp10 miliar) kepada platform pesan instan Telegram. Hal ini dikarenakan keterlambatan mereka dalam menjawab pertanyaan terkait langkah-langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran materi pelecehan anak dan ekstremisme kekerasan di negara itu.Komisi e-Safety Australia pada Maret 2024 meminta tanggapan dari berbagai platform media sosial, termasuk YouTube, X, Facebook, Telegram, dan Reddit, terkait upaya mereka dalam menghentikan ekstremis yang menggunakan fitur live-streaming, algoritma, dan sistem rekomendasi untuk merekrut pengguna.Telegram dan Reddit diminta memberikan informasi tentang langkah-langkah yang mereka lakukan untuk menangani peredaran materi pelecehan seksual anak di platform mereka. Kedua platform tersebut seharusnya merespons pada Mei 2024, tetapi Telegram baru memberikan jawabannya pada Oktober 2024."Transparansi yang tepat waktu bukanlah persyaratan sukarela di Australia, dan tindakan ini menegaskan pentingnya kepatuhan semua perusahaan terhadap hukum Australia," kata Komisaris e-Safety, Julie Inman Grant, dalam pernyataannya dikutip VOI dari Reuters.Grant menambahkan bahwa keterlambatan Telegram dalam memberikan informasi telah menghambat e-Safety dalam menerapkan langkah-langkah keamanan online.Badan intelijen Australia pada Desember 2024 mengungkapkan bahwa satu dari lima kasus prioritas kontra-terorisme yang mereka selidiki melibatkan anak muda.Telegram juga berada di bawah pengawasan ketat di berbagai negara, terutama sejak pendirinya, Pavel Durov, menjadi subjek penyelidikan resmi di Prancis pada Agustus 2024 terkait dugaan penggunaan aplikasi untuk aktivitas ilegal. Durov, yang saat ini bebas dengan jaminan, telah membantah semua tuduhan tersebut.Grant menegaskan bahwa perusahaan teknologi besar harus lebih transparan dan menerapkan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah platform mereka disalahgunakan, mengingat ancaman dari materi ekstremisme online semakin meningkat."Jika kita ingin menuntut pertanggungjawaban dari industri teknologi, kita membutuhkan transparansi yang jauh lebih besar. Wewenang ini memberi kami gambaran tentang bagaimana platform-platform ini menangani, atau tidak menangani, berbagai bentuk bahaya online serius yang berdampak pada warga Australia," ujar Grant."Jika Telegram memilih untuk mengabaikan denda ini, e-Safety akan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menegakkan hukuman tersebut," tambah Grany.