Foto Luthfiah VOIJAKARTA - Coretan di dinding bertuliskan Adili Jokowi hampir di setiap kota besar dan pelosok negeri ada. Artinya, mayoritas rakyat Indonesia menuntut Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi diadili. Jokowi diduga melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga penyimpangan kekuasaan saat menjabat kepala negara terus bergulir.Aksi vandalisme yang menuntut tangkap dan Adili Jokowi meluas. Mereka menganggap bahwa Jokowi telah melakukan kesalahan fatal selama memimpin negara selama 10 tahun. Dia dipandang merusak demokrasi, merusak konstitusi dan bahkan telah merampas negeri ini. Aksi ini terjadi di beberapa kota besar, seperti Surabaya, Yogyakarta dan bahkan di Solo.Coretan Adili Jokowi di dinding-dinding Kota besar di Indonesia (Istimewa) Selain aksi vandalisme di seluruh Indonesia, aksi badan eksekusi mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) juga turut mewarnai bumi nusantara.BEM SI membawa sembilan poin tuntutan, yakni: Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, Evaluasi Makan Bergizi Gratis, Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah, Tolak Dwifungsi TNI, Sahkan RUU Perampasan Aset, Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional, Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat dan Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.Mural Adili Jokowi di Seluruh Kota Besar di IndonesiaPengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan coretan dinding 'Adili Jokowi'yang meluas di berbagai daerah disebabkan penilaian publik yang membenci gaya Jokowi yang serba KKN dan berusaha untuk tetap melakukan cawe-cawe di pemerintahan Prabowo-Gibran. Perbuatan tercela Jokowi ini memang paling dihujat selama reformasi.“Setelah Jokowi lengser, predisposisi itu diluapkan dalam berbagai aksi. Menariknya beragam aksi itu dalam tema yang sama, yaitu adili Jokowi,” ujarnya dalam pesan tertulis yang diterima VOI, Senin, 24 Februari.Aksi Indonesia Gelap Mendunia Jamiluddin berpandangan bahwa munculnya adili Jokowi di berbagai wilayah kiranya ekspresi presdiposisi yang terpendam dari masyarakat Indonnesia selama ini. Akibatnya, muncul semacam ledakan ekspresi minor terhadap Jokowi. Aksi ini diprediksi akan semakin membesar hingga bapak kandung dari Wapres Gibran Rakabumingraka di adili oleh negara.“Aksi-aksi seperti itu tampaknya akan terus membesar sampai tujuan mengadili Jokowi terwujud. Sebab, agenda tuntutan yang sama ini datang dari beragam lapisan masyarakat. Bersatunya berbagai strata di masyarakat dalam melakukan aksi adili Jokowi kiranya akan sulit dibendung. Sebab, semakin di bendung, militansi gerakan itu akan semakin menguat dan membesar,” kata Jamiluddin.Jamaludin menilai, Jokowi seakan-akan sengaja memberikan beban kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menambahkan biasanya enam bulan sebelum purna bakti, presiden itu tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang strategis, namun berbeda dengan Jokowi, salah satu kebijakannya yang menjadi sensasi, melegalkan penambangan pasir laut yang sudah 20 tahun dilarang."Saya juga sampai sekarang bertanya-tanya apa motivasi Pak Jokowi membuat banyak kebijakan salah satunya pasir tadi. Biasanya seorang presiden enam bulan sebelum dia purna bakti idealnya tidak usah mengambil kebijakan strategis, karena itu akan menjadi beban kepada presiden terpilih," katanya.Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku khawatir melihat realitas “Gerakan Adili Jokowi” yang dinilainya dapat menciptakan hukum rimba di Solo, Jawa Tengah. Dia menambahkan coretan di dinding kota yang liar dan hampir ada di setiap kota besar di seluruh Indonesia dimulai dari catatan versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).Reaksi rakyat Indonesia terhadap Jokowi semakin negatif setelah menyaksikan Joko Widodo secara sengaja telah menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai orang nomor satu untuk kepentingan keluarganya. Poyuono menambahkan selama ini pendengung alias buzzer pendukung Jokowi kerap menghina mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal kualitas SBY lebih baik dari ketimbang Jokowi. SBY tidak memanfaatkan kekuasaan untuk cawe-cawe saat Pilpres 2014. Padahal, Hatta Rajasa sempat menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.“Kalian buzzer & pendukung @jokowi membully & menghina @SBYudhoyono skrg kalian bau tahu kan presiden SBY jauh lebih baik kualitasnya kan, tdk cawe2 di pilpres 2014 walau besannya cawapres @prabowo mendorong @AgusYudhoyono cagub tdk sdg berkuasa,” kata Arief Poyuono dalam akun sosial X yang dikutip VOI.Warisan Beban dari JokowiTuntutan “Tangkap dan adili Jokowi” seakan mengalami anti klimaks ketika Presiden Prabowo berucap “Hidup Jokowi.” Pekikan tersebut disampaikan pada saat pidato pada Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra. Hal itu diungkapkan dengan mengatakan bahwa dirinya jadi pemimpin karena dukungan Jokowi. Pekik Prabowo “Hidup Jokowi” dinilai sebagai anti klimaks terhadap berbagai pernyataan Prabowo yang sebelumnya dinilai sangat tegas dan pro rakyat.Massa aksi demo Indonesia Gelap membawa spanduk di Patung Kuda, Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat/ Foto: Karisa Aurelia/ VOI Sebagaimana diketahui berbagai pernyataan Prabowo sangat tegas terhadap para penyelenggara negara yang mencoba main-main mengurus negara. Bahkan pernyataan Prabowo sangat jelas sikapnya dan berpihak pada rakyat serta akan mengejar hingga ke Antariksa bagi para pejabat yang terbukti melakukan penyelewengan keuangan negara.Direktur utama Lembaga Global Strategi Riset Indonesia, Sabastian Salang menyebutkan pekikian 'Hidup Jokowi' ini dinilai merupakan bagian dari strategi memangku lawan yang sedang dimainkan Presiden Prabowo Subianto. Salang menjelaskan tujuan dari strategi itu untuk membuat lawannya senang padahal sebenarnnya sedang dijatuhkan."Hal itu membuat lawannya senang, padahal Prabowo menang lebih besar. Seolah-olah Jokowi seperti diangkat tapi sebenarnya sedang dijatuhkan," katanya.Salang mengatakan saat ini Presiden Prabowo belum menjadi dirinya sendiri dan terkesan masih membiarkan beberapa warisan Jokowi. Namun Salang menegaskan Prabowo bukanlah Jokowi. "Jiwa membela dan cinta tanah airnya Prabowo tidak perlu diragukan," ujarnya.Salang mengatakan meski dalam satu kesempatan, Prabowo pernah mengatakan bahwa Jokowi merupakan mentor politiknya namun bukan berarti dia tidak cerdas. Pasalnya saat ini jurus yang pernah dimainkan Jokowi kini sedang digunakan. "Strategi memangku lawan ini pernah dilakukan Jokowi saat melawan Prabowo dalam Pilpres dua periode lalu. Bahkan Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi di periode kemarin," kata Sabastian Salang kepada VOI, Senin, 24 Februari.strategi jitu memangku lawan (VOI) Beberapa hal yang mendukung skenario memangku lawan yang sedang dimainkan antara lain; menetapkan Gibran sebagai wapres namun belum jelas apa saja fungsi dan kerjanya, partai gerindra yang dipimpinnya menolak pertama keputusan dibukanya penambangan pasir laut, mengganti ratusan perwira di TNI, peninjauan kembali proyek strategis nasional dan memerintahkan pembongkaran pagar laut yang ada di Tangerang. Namun Sabastian Salang mengingatkan agar Prabowo Subianto tidak terlalu lama menyimpan rasa tidak enak terhadap Jokowi. "Sebaiknya Presiden Prabowo tidak terlalu lama membela Jokowi dan keluarganya. Ratusan juta rakyat Indonesia sangat menunggu bukti cinta Prabowo kepada ibu pertiwi," tutup Salang.Warisan beban yang diberikan Jokowi kepada Prabowo Subianto dinilai tidak memberikan manfaat strategis bagi bangsa dan negara. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kasus-kasus dan proyek di pemerintahan Jokowi menjadi problem di pemerintahan saat ini. "Warisan kasus dari PIK 2, CSR BI dan IKN itulah program keberlanjutan yang jadi problem 100 hari pemerintahan Pragib (Prabowo-Gibran)" kata Hari.Hari melihat, ke depan akan muncul persoalan keberlanjutan yang harus diselesaikan pemerintahan Presiden Prabowo. Maka itu, menurutnya Prabowo harus mengambil langkah-langkah berani lepas dari bayang-bayang Jokowi.Langkah berani yang dimaksud adalah menunda program-program dimasa Presiden Jokowi yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Presiden Prabowo harus mengambil langkah dengan program barunya yang memiliki manfaat staregis misalnya menguatkan ketahanan pangan dan hunian layak bagi rakyat kecil.