Menlu Sugiono. (Sumber: Kemlu RI)JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, setiap negara harus menempatkan hak asasi manusia (HAM) sebagai jantung kebijakan nasionalnya, saat menghadiri pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss Hari Senin.Berbicara pada Pertemuan High-Level Segment Dewan HAM PBB Sesi ke-58, Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global."Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Menlu RI dalam keterangan Kementerian Luar Negeri, Selasa 25 Februari.Di tengah dinamika dunia saat ini yang diwarnai kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan pandangan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global."Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," jelas Menlu Sugiono."Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," tegasnya, menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.Dalam kesempatan yang sama Menlu RI juga menegaskan, Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM, dan bukan menjadi alat politik dalam hubungan antar negara."Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," tegasnya.Menlu Sugiono menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan dan solusi yang nyata.Diketahui, High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan hingga pembangunan kapasitas di bidang HAM.