Mahasiswa tengah melakukan aksi protes di depan gedung DPR/MPR di Jakarta untuk menolak politik dinasti pemerintah. ahmad16firdaus/ShutterstockAkhir tahun 2024 lalu, lukisan karya seniman Yos Suprapto dibredel. Lima dari dari 30 lukisan yang hendak dipamerkan diminta untuk diturunkan oleh pihak tertentu yang menganggap lukisannya vulgar, dan disampaikan oleh kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo.Februari ini, ada lagi pembungkaman terhadap Teater Payung Hitam yang awalnya akan menampilkan naskah berjudul “Wawancara dengan Mulyono”. Pementasan yang diagendakan tampil pada tanggal 15-16 Februari 2025 itu akhirnya dibatalkan. Kejadian terbaru yang juga masuk dalam kategori pembungkaman publik adalah kasus Band Sukatani. Dua personel band tersebut mengunggah video permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui akun Instagram mereka. Lirik lagu “Bayar, Bayar, Bayar” mereka yang termasuk dalam album “Gelap Gempita” tersebut dinilai telah menghina institusi Polri.Padahal, baik lukisan, lagu maupun karya lainnya bisa menjadi bentuk ekspresi masyarakat dalam mengkritik penyelenggaraan negara, dan hal itu sah-sah saja. Ini merupakan seni perlawanan yang lazim terjadi di banyak negara.Publik tentu bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh band tersebut—menyampaikan kritik terhadap institusi publik melalui musik—adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin dalam sistem demokrasi. Menurut Teori Demokrasi Deliberatif, kebebasan berekspresi merupakan elemen kunci dalam ruang publik. Warga negara dapat mendiskusikan dan mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka tanpa takut represi. Kritik melalui musik, sebagai bentuk komunikasi simbolik, berkontribusi pada proses deliberasi yang sehat dalam demokrasi dengan menyoroti isu-isu sosial dan mendorong diskusi publik yang lebih luas. Tindakan meredam kritik oleh negara justru berpotensi menjadi katalisator bagi resistensi yang lebih besar.Seni perlawanan di berbagai negaraSeni bukan sekadar hiburan, tetapi juga refleksi dari realitas sosial dan politik. Ketika karya seni dibungkam, yang terjadi bukanlah penghapusan pesan, tetapi justru amplifikasi pesan tersebut. Ketika karya seni dibungkam, terjadi efek Streisand, yakni ketika upaya sensor justru meningkatkan rasa ingin tahu publik, memperluas penyebaran pesan, dan menjadikannya simbol perlawanan yang lebih kuat.Sejarah telah mencatat berbagai bentuk seni perlawanan yang berdampak besar. Salah satu contohnya adalah Pussy Riot di Rusia. Grup punk feminis ini menggunakan musik sebagai alat kritik terhadap rezim Vladimir Putin. Penangkapan dan pemenjaraan mereka justru menarik perhatian dunia terhadap otoritarianisme di Rusia dan menginspirasi gerakan prodemokrasi.Di Amerika Serikat (AS), lagu-lagu protes seperti “Strange Fruit” yang dinyanyikan Billie Holiday menjadi simbol perlawanan terhadap rasisme sistemis. Lagu ini menggambarkan kekejaman lynching, yaitu praktik kekerasan brutal di mana sekelompok orang—sering kali tanpa proses hukum—menghukum dan membunuh seseorang, biasanya dengan cara digantung terhadap orang kulit hitam di Amerika. Ini memicu diskusi luas dan memperkuat gerakan hak-hak sipil.Di Amerika Latin, mural dan grafiti oleh seniman seperti Diego Rivera digunakan untuk mengkritik ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Seni mural di negara-negara seperti Meksiko dan Chili sering kali menjadi alat perlawanan rakyat terhadap pemerintahan yang otoriter. Seni yang hadir sebagai bentuk perlawanan mampu membangun narasi tandingan dalam dominasi narasi penguasa di masyarakat. Dalam kasus Band Sukatani, kemarahan publik terhadap kepolisian bukan sekadar karena mereka menekan satu band, tetapi lebih kepada simbolisme yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan Social Identity Theory(Teori Identitas Sosial), bahwa individu cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu, dan ketika kelompok mereka menghadapi ancaman, mereka akan semakin memperkuat ikatan dengan sesama anggota kelompok.Ancaman eksternal, seperti tindakan represif atau sensor terhadap simbol-simbol kelompok, sering kali memperkuat solidaritas internal dan memotivasi individu untuk melakukan aksi kolektif sebagai bentuk perlindungan identitas mereka. Tindakan represif pemerintah dapat berujung pada apa yang disebut delegitimasi otoritas, yaitu erosi kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara. Saat polisi menggunakan kekuasaannya untuk membungkam kritik, mereka tidak hanya gagal meredam protes tetapi juga semakin memperkuat persepsi negatif bahwa mereka lebih sibuk melindungi citra institusi daripada menegakkan prinsip keadilan.Makin dibungkam, makin melawanKetika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap otoritas, mereka tidak hanya sekadar marah, tetapi juga mulai mempertanyakan seluruh legitimasi sistem yang ada. Ketika individu atau kelompok merasa kebebasan mereka dibatasi secara tidak adil, mereka akan mengalami dorongan untuk melawan dan memulihkan kebebasan yang hilang.Akhirnya, makin dibungkam, akan makin kuat perlawanan. Publik kemudian makin keras mengkritik dan melakukan solidaritas kolektif untuk melakukan perlawanan. Semakin keras upaya otoritas untuk membungkam kritik, semakin besar reaksi perlawanan dari publik.Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Reaktansi Psikologis dalam ilmu psikologi sosial. Teori ini menyatakan bahwa ketika individu merasa kebebasan atau hak mereka dibatasi secara tidak adil, mereka akan mengalami reaktansi—reaksi psikologis yang mendorong mereka untuk mengembalikan kebebasan yang hilang.Dalam konteks sosial dan politik, ketika pemerintah melakukan represi terhadap kritik atau membatasi kebebasan berekspresi, publik cenderung merespons dengan meningkatkan perlawanan. Alih-alih meredam protes, tindakan represif justru memperkuat rasa ketidakadilan dan memicu reaksi balik dalam bentuk mobilisasi sosial yang lebih besar. Ini terjadi karena individu merasa terdorong untuk mempertahankan atau merebut kembali hak-hak yang dirampasPemerintah sebaiknya tidak meremehkan seni perlawanan seperti ini, melainkan harus melakukan refleksi diri. Tindakan represif justru memicu solidaritas yang lebih besar di kalangan masyarakat, memperluas basis gerakan dan menarik perhatian dunia.Contohnya adalah gerakan protes di Hong Kong pada 2019 semakin meluas setelah pemerintah menanggapi demonstrasi awal dengan kekerasan. Hal serupa terjadi dalam Revolusi Arab Spring, di mana tindakan keras pemerintah terhadap demonstran di Tunisia dan Mesir justru mempercepat jatuhnya rezim yang berkuasa.Tampaknya pemerintah Indonesia harus kembali disadarkan dan diingatkan bahwa dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi bukanlah ancaman, melainkan menjadi sumber fondasi utama bagi stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.Jika seni dikekang, maka yang ditekan bukan hanya senimannya, tetapi juga suara masyarakat yang mereka wakili. Pendekatan represif terhadap seni bukan hanya melanggar hak dasar kebebasan berekspresi, tetapi juga kontraproduktif dalam jangka panjang. Alih-alih meredam kritik, tindakan ini justru memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya mempertahankan ruang demokrasi. Sejarah menunjukkan bahwa seni selalu menemukan jalannya untuk bertahan dan berkembang, bahkan dalam kondisi paling represif sekalipun. Institusi negara seharusnya melihat seni sebagai bagian dari dialog sosial yang sehat dan refleksi dari kondisi masyarakat yang semestinya mereka layani. Jika tidak demikian, maka hanya ada satu kata: LAWAN!Wawan Kurniawan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.