Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz. (Wikimedia Commons/U.S. Institute of Peace)JAKARTA - Penasihat keamanan utama Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis meminta semua negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memenuhi komitmen mereka untuk membelanjakan 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk pertahanan sebelum pertemuan puncak aliansi Juni mendatang.Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz menyampaikan seruan tersebut setelah sebelumnya Presiden mengatakan anggota aliansi harus membelanjakan 5 persen dari PDB mereka, melebihi pedoman 2 persen yang ditetapkan pada tahun 2014."Fakta bahwa kita akan memasuki pertemuan puncak NATO Bulan Juni ini dengan sepertiga dari sekutu NATO kita masih belum memenuhi minimum 2 persen — komitmen yang mereka buat satu dekade lalu, secara harfiah satu dekade lalu — dengan perang di depan pintu mereka, perang terbesar yang sangat mereka khawatirkan," kata Waltz dalam jumpa pers, dikutip dari The Korea Times 21 Februari."Tetapi, orang lain perlu membayar. Kita punya prioritas domestik lainnya. Itu tidak dapat diterima," tambahnya.Waltz mengatakan, sebelum pertemuan puncak mendatang, seluruh anggota NATO harus memenuhi target pengeluaran 2 persen."Kita harus mencapai 100 persen pada Bulan Juni ini, di pertemuan puncak NATO, dan kemudian mari kita bicarakan tentang melampauinya, yang merupakan apa yang telah dibicarakan Presiden Trump, 5 persen dari PDB," katanya."Eropa perlu meningkatkan pertahanan mereka sendiri sebagai mitra, dan kita dapat menjadi teman dan sekutu dan melakukan percakapan yang sulit itu," jelas Waltz.Waltz menegaskan kembali, pembayar pajak Amerika terus "menanggung beban, tidak hanya biaya perang di Ukraina, tetapi juga pertahanan Eropa.""Kami sepenuhnya mendukung sekutu NATO kami. Kami sepenuhnya mendukung komitmen Pasal 5," katanya, mengacu pada klausul pertahanan kolektif."Tetapi sudah waktunya bagi sekutu Eropa kami untuk meningkatkannya," tandasnya.Pernyataan Waltz muncul di tengah kekhawatiran yang masih ada, Presiden Trump dapat menuntut Korea Selatan untuk meningkatkan pengeluarannya untuk penempatan Pasukan AS di Korea (USFK) yang berkekuatan 28.500 personel.Pada Bulan Oktober, Seoul dan Washington mencapai kesepakatan pembagian biaya pertahanan, yang disebut Perjanjian Tindakan Khusus (SMA).Berdasarkan kesepakatan untuk periode 2026-2030, Seoul akan membayar 1,52 triliun won (1,06 miliar dolar AS) tahun depan, naik dari 1,4 triliun won tahun ini.Setelah negosiasi SMA berakhir, Presiden Trump mengatakan selama kampanye presiden, Korea Selatan akan membayar 10 miliar dolar AS setahun untuk pemeliharaan USFK jika ia berada di Gedung Putih.