Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma. (Foto: Instagram @kusumaparamithawidya)JAKARTA - Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan Bupati Grobogan Setyo Hadi tetap berangkat mengikuti Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang dimulai pada Jumat, 21 Februari.Padahal, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret dan menunggu komando. Meski mengaku sudah mengetahui instruksi dari Megawati, Paramitha tetap ngeyel ikut retret di Magelang."Berangkat, demi kepentingan masyarakat," ujar Widya Kusuma, dikuto Sabtu, 22 Februari.Tak hanya Bupati Brebes, Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Setyo Hadi, yang merupakan kader PDIP juga tetap berangkat retret.Setyo Hadi berangkat setelah menghadiri rapat paripurna DPRD Grobogan, Jumat, 21 Februari."Ke paripurna dulu, selesai paripurna langsung ke Magelang, maksimal jam 3 sore jadwalnya di sana," kata Setyo Hadi, kemarin.Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala dan wakil kepala daerah dari partainya tak ikut kegiatan retret di Magelang pada 21-28 Februari.Perintah disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada hari ini, Kamis, 20 Februari atau setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Presiden ke-5 RI itu minta kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan retret."Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut: kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari," demikian ditulis Megawati dalam surat yang diperoleh dari sumber pada Kamis malam, 21 Februari.Megawati memerintahkan mereka untuk menunggu arahan lebih lanjut darinya jika memang sudah melakukan perjalanan."Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum," tegasnya.Tak hanya itu, Megawati juga minta para kepala daerah tetap berkomunikasi aktif dan bersiaga menunggu perintah lanjutan. Instruksi ini dikeluarkan Megawati yang mencermati dinamika politik nasional setelah Hasto ditahan.Ia menyebut telah terjadi kriminalisasi hukum. Megawati menyinggung punya kendali memberikan instruksi bagi para kepala daerah dari PDIP."Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwnang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," jelasnya dalam surat tersebut.