Wamenlu RI Arrmanatha Nasir menghadiri G20 FMM di Johannesburg, Afrika Selatan. (Sumber: Kemlu RI)JAKARTA - Indonesia menegaskan forum kerja sama G20 harus berperan aktif mendorong reformasi sistem global, saat multilateralisme terus tergerus dan tantangan dunia yang semakin kompleks.Itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir saat menghadiri pertemuan menteri luar negeri G20 (G20 FMM) di Johannesburg, Afrika Selatan pada 20-21 Februari yang dibuka langsung oleh Presiden Cyril Ramaphosa.Hari pertama G20 FMM kali ini membahas dinamika geopolitik terkini, dengan negara anggota dan undangan mengangkat berbagai konflik serta instabilitas global, mulai dari situasi di Ukraina, Gaza, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Sahel, Myanmar hingga Korea Utara.Secara umum, negara-negara G20 menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, meningkatnya angka kemiskinan, serta dampak konflik dan situasi geopolitik terhadap pencapaian SDG.Menyampaikan pandangan Indonesia, Wamenlu RI menegaskan pentingnya reformasi tata kelola global guna menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks."Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal," jelas Wamenlu RI dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu 22 Februari.Diplomat senior yang akrab disapa Pak Tata itu menegaskan, multilateralisme tidak boleh sekadar menjadi retorika, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata.Ia juga menekankan, prinsip inklusivitas, kesetaraan, solidaritas dan kemitraan harus menjadi panduan dalam reformasi tata Kelola global.Penerapan hukum internasional, lanjut Wamenlu RI, juga tidak boleh selektif, tetapi harus ditegakkan secara konsisten."Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah," Wamenlu Tata memperingatkan.Indonesia menegaskan, G20 harus memainkan peran lebih aktif dalam mendorong reformasi sistem global."Tantangan global terus berkembang, maka tata kelola global juga harus berkembang," kata Wamenlu Tata.Dalam kesempatan itu, Wamenlu RI menekankan pelajaran dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum internasional, ketidakmampuan mencegah agresi negara besar, serta kurangnya komitmen dan kepatuhan negara anggota."Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa," kata Wamenlu RI.Karena itu, Wamenlu RI menekankan perlunya koordinasi antara institusi multilateral seperti PBB, sistem Bretton Woods dan sistem perdagangan multilateral agar bekerja selaras dan saling memperkuat.Indonesia juga mendorong implementasi penuh UN Pact for the Future sebagai langkah konkret dalam memperkuat tata kelola global.Selain itu, Wamenlu Tata menekankan pentingnya momentum Financing for Development Conference mendatang sebagai kesempatan untuk mendorong reformasi yang lebih substansial.Pandangan Indonesia mengenai reformasi tata kelola global mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU), yang menekankan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi sistem multilateral.Menutup pernyataannya, Wamenlu Tata menegaskan Indonesia siap bekerja sama dengan semua negara guna membangun tatanan global yang lebih adil dan tangguh."Cost of inaction terlalu besar. Kita harus bergerak maju mendorong kemajuan reformasi sistem multilateralisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua," kata Wamenlu RI.Diketahui, Afrika Selatan tahun ini memegang Presidensi G20 dengan empat prioritas utama, yakni, penguatan ketahanan kebencanaan; keberlanjutan utang bagi negara berpenghasilan rendah; mobilisasi pendanaan untuk transisi energi yang berkeadilan; serta pengembangan kerja sama mineral strategis dan industri hijau.