Ilustrasi pelajar SMA. Foto: Shutter StockPengamat Pendidikan Edi Subkhan menanggapi wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melarang sekolah memberikan PR (Pekerjaan Rumah) kepada siswanya.Menurut Edi, pemberian tugas kepada siswa tidak melulu bersifat akademis. PR dapat diganti dengan observasi lingkungan setempat atau kegiatan sosial. Sebab, dia berharap jangan sampai dengan tidak adanya PR, anak mencari kegiatan lain yang justru tidak bermanfaat."Menurut saya, asalkan PR dipahami sebagai pemberian tugas yang tidak melulu akademik sifatnya, tapi menugaskan siswa mengenal lingkungan, observasi ke lingkungan desa tempat tinggal siswa, menulis laporan keikutsertaan mereka ikut acara di kampung," kata Edi Subkhan kepada wartawan, Kamis (5/6)."Ini yang harus ditegaskan, bahwa kalaupun melarang PR, jangan sampai anak-anak itu kemudian keluyuran tidak jelas, apalagi menghabiskan waktu bermain gadget hingga tidak terkontrol dan ketagihan misalnya," lanjut Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang ini.Ilustrasi tawuran. Foto: AntaraSelain itu, pelarangan PR kepada siswa juga perlu dikaji lebih dalam karena selama ini masih sedikitnya riset tentang dampak PR bagi siswa."Tapi semua ini tentu perlu kajian ilmiah dalam konteks setempat, karena beberapa kajian terkait PR lebih banyak dilakukan peneliti internasional, di Indonesia sejauh ini belum ada yang konsentrasi penuh mengkaji dampak PR berlebih ke anak didik," ungkapnya.Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan melarang sekolah memberikan PR kepada siswa karena dinilai kurang efektif lantaran kebanyakan tugas tersebut dikerjakan oleh orang tua.“Kami hari ini mengeluarkan surat edaran itu, larangan membuat PR bagi guru untuk siswa-siswanya. Kenapa itu dilakukan? Pertama, selama ini PR-PR yang dibuat ke rumah itu dikerjakan oleh orang tuanya, jadi tidak efektif dibuat PR," kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Jabar, Rabu (4/6).Selain itu, ia berharap tingkat depresi di kalangan pelajar dapat berkurang dengan adanya pelarangan tugas ini.