Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono (foto: Theresia Agatha/VOI)JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan tim untuk mengecek persoalan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat. Pasalnya, hal tersebut memicu kekhawatiran adanya kerusakan ekosistem lingkungan, termasuk kelautan.Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas kementerian, seperti Kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup (LH)."Soal nikel ini kami tentu koordinasikan dengan banyak kementerian, ada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup. Tapi, yang pasti itu kami akan bawa ke arah sana," ujar Trenggono saat ditemui wartawan usai agenda International Day for The Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 2025 di kantor KKP, Kamis, 5 Juni.Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono atau Ipunk menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menangani masalah tersebut. Di sisi lain, pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk memeriksa lebih lanjut."Juga sudah menurunkan tim di sana dari Polsus kami. Jadi, tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga," ucapnya.Saat ditanya lebih lanjut soal kondisi laut di Raja Ampat mulai terancam, Ipunk menjelaskan masih menunggu informasi tim yang sedang mengecek lokasi."Sebenarnya kalau di pesisirnya, nggak (terancam). Itu, kan, ada di atasnya. Tapi, tim kami sudah turun hanya memang belum selesai. Jadi, kami tunggu tim kembali (untuk) bisa kami sampaikan," tuturnya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait industri pertambangan nikel berlokasi di Papua Barat Daya yang mengancam ekosistem pariwisata Raja Ampat.Bahlil menyebut, dirinya akan melakukan evaluasi terhadap izin usaha pertambangan (IUP) mengancam pariwisata yang berlokasi di barat bagian Kepala Burung Pulau Papua tersebut."Nanti saya pula akan evaluasi," ujar Bahlil kepada awak media, Selasa, 3 Juni.Selain melakukan evaluasi, Bahlil yang mengaku telah melakukan rapat dengan Direktur Jenderal (Dirjen) terkait juga akan memanggil pemilik tambang."Saya ada rapat dengan dirjen saya. Saya akan panggil pemiliknya mau BUMN atau swasta, kami memang harus menghargai," tegas dia.Dia menduga terdapat kearifan lokal yang belum diperhatikan secara memadai dalam pengelolaan pertambangan nikel tersebut. Untuk itu, dirinya memastikan akan melakukan evaluasi dan memanggil pemilik tambang."Ini mungkin saja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi, saya akan coba untuk melakukan evaluasi," jelasnya.