Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sambutan pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Aditia Noviansyah/kumparanPemerintah berencana membuat Portal Perlinsos agar penyaluran bantuan sosial bisa dilakukan secara benar, tidak ada penyelewengan. Hal ini dibahas dalam rapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bersama pemimpin kementerian dan lembaga soal pengembangan Gov Tech dan digitalisasi pemerintahan melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI).Luhut mengatakan Portal Perlinsos menjadi salah satu pilot proyek digitalisasi program bansos yang akan segera diluncurkan. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.“Saya menyampaikan kembali arahan presiden mengenai urgensi akselerasi transformasi digital layanan publik, khususnya dalam sistem perlindungan sosial. tutur Luhut dikutip dari Instagram pribadinya, Sabtu (5/7).Pada tahap awal, ada dua program akan menjadi fokus utama pilot proyek ini, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kemudian salah satu inisiatif utama yang tengah disiapkan saat ini Portal Perlinsos. Portal ini merupakan platform terpadu yang ditopang oleh DPI.DPI nantinya menopang identitas kependudukan digital dan data biometrik sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Data Exchange Platform.Ilustrasi ngangkut beras. Foto: kumparan“Melalui portal ini, proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos dapat diakses langsung oleh masyarakat secara digital dan mandiri dengan aman dan mudah,” jelasnya.Dalam hal kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik, Luhut menyebut Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional.Bansos Beras Dibagikan untuk 18,27 Juta Keluarga Salah satu bansos yang akan dibagikan adalah beras. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan penugasan untuk menyalurkan bansos beras 10 kg untuk 18.277.083 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini tertuang dalam surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 4 Juli 2025."Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Tentu ini merupakan bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap rakyat. Insyaallah beras yang diberikan pun merupakan beras kualitas baik yang selama ini dijaga dengan baik oleh Bulog," kata Arief dalam keterangannya, Sabtu (5/7).Program bansos beras 10 kg dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.Arief menjelaskan dengan total alokasi 2 bulan yaitu Juni dan Juli, penyaluran bansos beras nantinya dilakukan secara one shoot atau 1 kali salur."Proses bantuan pangan beras ini memang memerlukan waktu. Ini perlu kami jelaskan karena Badan Pangan Nasional baru dapat memberikan penugasan setelah ABT (Anggaran Belanja Tambahan) dari Kementerian Keuangan masuk ke anggaran kami. Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," sambung Arief.Dalam surat penugasan tersebut Arief juga menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025 yang memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian bansos beras tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.Kemudian mengenai data Penerima Bantuan Pangan (PBP) Arief menjelaskan, sebanyak 18,27 juta KPM tersebut tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS).Menurut dia, jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.