Ilustrasi kebijakan Komisi Eropa yang akan menyulitkan Big Tech (foto: x @dungxdang)jakarta - Komisi Eropa telah menegaskan bahwa pelaksanaan Artificial Intelligence (AI) Act — peraturan menyeluruh pertama di dunia terkait kecerdasan buatan — akan tetap berjalan sesuai jadwal hukum yang telah ditetapkan. Pernyataan ini menepis tekanan dari sejumlah perusahaan teknologi besar dan negara anggota yang menginginkan penundaan implementasi regulasi tersebut.Dalam konferensi pers pada 4 Juli 2025, juru bicara Komisi, Thomas Regnier, secara eksplisit menyatakan:“Tidak ada penghentian waktu. Tidak ada masa tenggang. Tidak ada jeda,” ujar Thomas Regnier, dikutip VOI dari Reuters.Detail Implementasi AI ActRegulasi ini dibentuk sebagai kerangka hukum yang mengatur pengembangan, penggunaan, dan penyebaran sistem kecerdasan buatan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan. Penetapan kewajiban dilakukan secara bertahap:- Sejak Februari 2025: Beberapa ketentuan dasar sudah mulai berlaku.- Agustus 2025: Kewajiban untuk General Purpose AI (GPAI), seperti model bahasa besar dan sistem multimodal, mulai diberlakukan.- Agustus 2026: Kewajiban tambahan untuk sistem AI berisiko tinggi (High-Risk AI Systems), terutama yang digunakan dalam sektor-sektor sensitif seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, dan infrastruktur publik, akan diterapkan.Penolakan Permintaan PenundaanBeberapa perusahaan besar, termasuk Alphabet (Google), Meta Platforms (Facebook), perusahaan semikonduktor ASML, dan pengembang model AI asal Eropa seperti Mistral, telah mendesak Komisi untuk menunda implementasi peraturan selama beberapa tahun. Alasannya berkisar dari kompleksitas teknis hingga beban kepatuhan yang tinggi, khususnya untuk perusahaan kecil dan menengah (UKM).Namun, Komisi Eropa bersikukuh bahwa regulasi ini sangat penting untuk:- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI.- Melindungi hak-hak fundamental warga Eropa dari potensi penyalahgunaan teknologi.- Membentuk standar global yang menantang dominasi pendekatan laissez-faire dari AS dan pendekatan kontrol negara ala China.Walaupun Komisi menolak permintaan untuk penundaan total, mereka mengisyaratkan akan mengusulkan penyederhanaan administratif menjelang akhir tahun 2025. Langkah ini ditujukan untuk meringankan beban pelaporan dan kepatuhan bagi perusahaan skala kecil, tanpa mengurangi esensi perlindungan yang diatur dalam AI Act.Keputusan Uni Eropa untuk melanjutkan pelaksanaan AI Act tanpa penundaan mencerminkan pendekatan strategis berbasis prinsip — yaitu bahwa inovasi tidak boleh terjadi tanpa perlindungan hak asasi dan struktur etis yang kuat.Walau industri khawatir terhadap beban biaya dan ketidakpastian, regulasi ini juga berpotensi menjadi benchmark global dan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan Eropa yang berhasil beradaptasi.Namun demikian, mengingat dinamika teknologi AI sangat cepat dan kompleks, keberhasilan AI Act akan sangat bergantung pada mekanisme evaluasi berkala, fleksibilitas penerapan teknis, dan dukungan infrastruktur regulatif yang memadai di tingkat nasional dan supranasional.