Ilustrasi bendera PBB. Foto: Alexandros Michailidis/ShutterstockSekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah bersiap memangkas anggaran senilai USD 3,7 miliar atau sekitar 20 persen dari total anggaran.Kondisi ini berimbas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 6.900 pegawai, menurut memo internal yang diperoleh Reuters.Instruksi pemangkasan ini meminta seluruh unit PBB untuk menyampaikan rincian rencana pemotongan paling lambat 13 Juni 2025. Sebagai respons atas krisis keuangan yang salah satunya dipicu oleh Amerika Serikat, negara penyumbang hampir seperempat anggaran PBB setiap tahunnya.Selain pemangkasan bantuan luar negeri oleh Presiden AS Donald Trump yang berdampak pada lembaga-lembaga kemanusiaan PBB, AS juga masih memiliki tunggakan pembayaran dan belum melunasi iuran tahun fiskal berjalan, dengan total utang mencapai USD 1,5 miliar.Meski tidak menyebut secara langsung kegagalan pembayaran AS, Pengendali Anggaran PBB Chandramouli Ramanathan dalam memonya menyebut bahwa langkah pemotongan ini adalah bagian dari tinjauan besar yang diluncurkan sejak Maret, bernama inisiatif “UN80”.“Ini adalah upaya ambisius untuk memastikan PBB siap menghadapi tantangan abad ke-21, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua,” kata Ramanathan berdasarkan berita Reuters, seperti yang dikutip kumparan, Jumat (30/5). “Saya berharap kerja sama penuh dari seluruh pihak dalam proses kolektif ini yang punya tenggat waktu ketat.”Kebijakan pemangkasan akan mulai berlaku 1 Januari, seiring dimulainya siklus anggaran baru.Dalam pengarahan publik kepada para diplomat PBB bulan ini, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa ia tengah mempertimbangkan reformasi besar-besaran dengan menggabungkan sejumlah departemen utama dan mengalihkan sumber daya ke wilayah yang lebih membutuhkan.Ilustrasi Gedung PBB. Foto: Viktor_IS/ShutterstockGuterres menyebut, PBB juga kemungkinan akan menggabungkan beberapa lembaga, memangkas birokrasi, memindahkan staf ke kota yang lebih murah, serta menghapus duplikasi peran.“Ini adalah masa yang penuh risiko, tapi juga penuh peluang dan tanggung jawab,” ujar Guterres pada 12 Mei lalu.“Akan ada keputusan sulit dan tidak nyaman ke depan. Mungkin lebih mudah untuk mengabaikannya. Tapi itu jalan buntu," ucap dia.Gagalnya AS membayar iuran telah menciptakan krisis likuiditas bagi PBB, yang diperparah oleh keterlambatan pembayaran dari Tiongkok. Kedua negara tersebut menyumbang lebih dari 40 persen total pendanaan PBB.Tarik Dana Jutaan DolarSelain itu, pemerintahan Trump juga menarik ratusan juta dolar dana sukarela, menyebabkan puluhan program kemanusiaan PBB terpaksa dihentikan secara mendadak. Beberapa program, termasuk misi perdamaian, bahkan dihapus atau dipangkas drastis dalam rancangan anggaran AS yang akan datang.Juru bicara Departemen Luar Negeri AS belum berkomentar terkait pemangkasan anggaran PBB, namun mengatakan bahwa kajian atas pendanaan untuk PBB dan organisasi internasional lainnya masih berlangsung dan dijadwalkan selesai awal Agustus.Pada April lalu, Tom Fletcher dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyampaikan kepada staf bahwa pemotongan dana dari AS akan memaksa lembaganya memangkas 20 persen staf untuk menutup defisit senilai USD 58 juta.Sementara itu, Richard Gowan dari International Crisis Group menilai belum jelas apakah pemangkasan ini akan memengaruhi sikap pemerintahan Trump terhadap PBB.“Para diplomat menduga bahwa Guterres berharap dengan menunjukkan kesediaan untuk memangkas, pemerintah AS akan melunak dan tidak lagi mengancam akan menghentikan seluruh pendanaan,” kata Gowan.“Itu mungkin saja. Tapi juga mungkin mereka hanya akan menerima pemangkasan itu tanpa memberi konsesi apa pun," lanjut dia.