Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pernah jadi Gubernur DKI Jakarta era 2014-2017. (ANTARA)JAKARTA – Memori hari ini, sembilan tahun yang lalu, 7 Juni 2016, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) janji akan sikat mafia tanah di Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Mafia tanah diketahui melakukan penggelapan dana untuk memperoleh untung.Sebelumnya, komitmen Ahok melawan mafia di Dinas Pertamanan dan Pemakanan tak pernah putus. Ahok pernah membongkar pungli di pemakaman: mafia kuburan. Barang siapa yang membayar lebih, mereka dapat lokasi kuburan yang strategis.Ahok dikenal sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dengan dekat dengan warganya. Ia kerap membuka meja pengaduan di Balai Kota. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan warga Jakarta. Hasilnya Ahok memahami banyak masalah yang terjadi di wilayah kerjanya.Kadang juga dari pengaduan itu muncul pula informasi terkait pungli yang terjadi di Jakarta. Ambil contoh pungli yang terjadi di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Kejahatan yang dilakukan adalah pungli untuk dapat lokasi strategis kuburan.Mereka yang ingin dapat kuburan di lokasi strategis harus bayar banyak. Padahal, pemerintah DKI Jakarta tak menghendaki adanya pungutan seperti itu. Ahok berang bukan main. Warga yang melapor kepadanya bejibun.TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, salah satu pemakaman umum di DKI Jakarta. (ANTARA/Asprilla Dwi Adha)Ahok bergerak membuktikan isu adanya mafia kuburan. Ia meminta kasus pungli segera diperiksa oleh jajarannya. Pungli pun benar terjadi. Apalagi, informasi muncul dari teman dekat Ahok sendiri. Ahok langsung mengambil tindakan.Mereka yang terlibat mafia kuburan ditindak. Mereka segera dipecat dan dibawa ke ranah hukum. Kondisi itu jadi bukti bahwa dalam Dinas Pertamanan dan Pemakaman banyak mafia yang bergerak untuk melangsungkan pungli."Kemarin teman saya bapaknya baru meninggal. Dia senyum-senyum sama saya, dia bilang, itu staf saya dapat kuburan di depan tuh pasti nyogok, kalau nggak nyogok nggak mungkin dapat di depan. Jadi, ngomong nih teman saya, datang ke rumah duka, saya tanya mau kubur di mana, dia sebutin mau kubur di mana? Terus dapat di mana? Dapat di depan tuh yang bagus.”"Lu diam-diam ya ini pasti staf gue nyogok orang lu. Kalau nggak nyogok, nggak dapat kuburan di depan. Kita sudah tindak tegas terus mafia itu. Minta transfer langsung uangnya, jalan aja. Makanya mesti ditegasin, pelan-pelan diurut lebih baik semua dibuat non cash. Kalau udah non cash, baru bisa ditelusurin," ungkap Ahok sebagaimana dikutip laman Tribunnews, 20 Januari 2015.Belum selesai satu masalah, muncul pula masalah lainnya. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta kembali bermasalah. Ahok lagi-lagi menemukan model korupsi baru. Ia mencium ada mafia tanah selain mafia kuburan di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.Ahok mengungkap kecurigaan itu bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015. Hasilnya, ditemukan empat Suku DInas (Sudin) di Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang buka rekening tak wajar.Empat Sudin itu antara lain Sudin Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Rekening itu memang tak aktif, tapi belum ditutup. Tujuannya diyakini untuk menampung uang dari proses pembelian lahan pemerintah DKI Jakarta.Ahok pun berjanji akan sikat mafia tanah di Dinas Pertamanan dan Pemakaman pada 7 Juni 2016. Ahok menganggap dirinya sudah menginstruksikan setiap pembelian lahan harus dikirim langsung uangnya ke pemilik lahan, bukan dipecah atau dibayar bertahap. Sesuatu yang dianggapnya jadi celah korupsi."Nah kami lagi periksa. Kalau memang itu terjadi (penyelewengan anggaran) kami lapor ke polisi supaya ambil tindakan. Berarti ini ada unsur pidana. Bukan hanya terencana, bisa jadi ada mafia nih satu grup. Ada beberapa kirimnya ke surat kuasa, ngeles macam-macam. Terus kirim surat kuasa juga kami ada temukan tidak kirim penuh. Ada yang ngadu nih mau dibawa ke pengadilan," ujar Ahok sebagaimana dikutip laman kompas.com, 7 Juni 2016.