Wakil Ketua DPR yang juga Anggota Timwas Haji, Adies Kadir di Makkah. Foto: Dok. Timwas HajiWakil Ketua DPR yang juga Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji, Adies Kadir mengusulkan pembentukan Kementerian Haji sebagai institusi khusus untuk menangani penyelenggaraan ibadah haji.Kementerian ini nantinya menggantikan peran Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai terlalu banyak menangani urusan lain. Model ini, katanya, meniru sistem yang diterapkan di Arab Saudi.“Mulai dari keberangkatan, makan, pesawat, sampai lempar jumrah dan kembali ke Indonesia, semuanya harus ditangani secara khusus. Sekarang seperti berjalan sendiri-sendiri,” kata Adies di Mina, Makkah, Sabtu (7/6).Adies menilai Kemenag kurang melakukan antisipasi dan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Hal itu dinyatakannya setelah meninjau langsung kondisi jemaah haji Indonesia di lapangan.“Kementerian Agama kurang antisipasi terhadap proses haji tahun 2025. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujar Adies Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, adanya sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan, seperti jemaah yang diusir dari tempat istirahat pada malam hari, jemaah tertinggal rombongan, hingga keterlambatan distribusi konsumsi.“Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak,” tambahnya.Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Kemenag dengan pihak syarikah dan Pemerintah Arab Saudi, serta ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan.Adies juga mengkritik kualitas dan kesiapan petugas haji yang dinilai tidak merata. Di beberapa titik yang mengalami kepadatan atau crowd, ia menyebutkan petugas haji justru tidak berada di lokasi.“Jemaah dibiarkan begitu saja. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi Kemenag,” tegasnya.Adies juga menyayangkan kondisi jemaah yang harus menempuh perjalanan jauh tanpa pendampingan saat lempar jumrah di Mina. Banyak dari mereka yang akhirnya kelelahan, termasuk lansia yang terpaksa berjalan hingga belasan kilometer.“Mudah-mudahan pemerintah dan DPR bisa mencarikan solusi terbaik. Supaya jemaah haji Indonesia bisa berhaji dengan nyaman, aman, dan lebih terkoordinasi,” katanya.Penyelenggaraan haji tahun 2026 rencananya bakal dipegang oleh Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). BP Haji dibentuk oleh Presiden Prabowo. Saat ini proses revisi undang-undang haji sedang dibahas di DPR. Setelah UU selesai, secara otomatis penyelenggaraan ibadah haji akan beralih ke BP Haji.Namun dalam perjalanannya, koordinasi haji diusulkan agar dipegang oleh lembaga Kementerian khusus. Salah satunya usulan dari Timwas Haji soal adanya pembentukan Kementerian Haji.