Menlu Rusia Sergey Lavrov. (Wikimedia Commons/Presidential Executive Office of Russia)JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan sejumlah persyaratan untuk perjanjian damai dengan Ukriana, mencakup demiliterisasi hingga denazifikasi, saat wawancara dengan surat kabar Hungaria Magyar Nemzet.Perjanjian itu juga harus mengatur agar semua tuntutan hukum terhadap Rusia dibatalkan, sanksi dicabut, dan aset-aset Moskow yang disita dikembalikan"Agendanya adalah tujuan demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina, pencabutan sanksi anti-Rusia, penarikan semua tuntutan hukum terhadap Rusia, dan pengembalian aset-asetnya yang disita secara ilegal di Barat. Semua ketentuan ini harus dijabarkan dalam perjanjian penyelesaian damai yang mengikat secara hukum," katanya, melansir TASS 7 Juli.Lebih jauh Menlu Lavrov mengatakan, Rusia tetap terbuka terhadap penyelesaian diplomatik konflik Ukraina, tetapi pembicaraan harus difokuskan pada perdamaian yang langgeng, bukan gencatan senjata."Kami tidak memerlukan jeda yang ingin diambil oleh rezim Kyiv dan para pengendali eksternalnya untuk menyusun kembali pasukan, melanjutkan mobilisasi dan memperkuat kemampuan militer," tegasnya.Menlu Lavrov mengatakan, penyelesaian yang berkelanjutan tidak mungkin dilakukan tanpa menghilangkan akar penyebab konflik. Menurut pejabat tersebut, pertama-tama, perlu untuk menghilangkan ancaman terhadap keamanan Rusia sehubungan dengan perluasan NATO dan keterlibatan Ukraina dalam blok militer tersebut."Tidak kalah pentingnya untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia di wilayah-wilayah yang masih berada di bawah kendali rezim Kyiv, yang setelah 2014 telah memusnahkan segala sesuatu yang terkait dengan Rusia, orang Rusia, dan orang-orang yang berbahasa Rusia: bahasa Rusia, budaya, tradisi, Ortodoksi kanonik, media berbahasa Rusia," urai Menlu Lavrov."Ada kebutuhan untuk pengakuan hukum internasional atas realitas teritorial baru yang muncul dengan penggabungan wilayah Krimea, Sevastopol, DPR, LPR, Zaporozhye, dan Kherson ke dalam Rusia. Orang-orang di sana telah menentukan nasib mereka melalui ekspresi bebas keinginan mereka dalam sebuah referendum," tandasnya.Menlu Lavrov menambahkan, Ukraina harus kembali "ke asal muasal kenegaraannya dan mengikuti semangat dan isi dokumen yang menjadi dasar hukumnya.""Sebagai pengingat, ketentuan tentang status netral, non-blok, dan bebas nuklir negara ini tercantum dalam deklarasi kedaulatannya tahun 1990. Pada bulan Agustus 1991, badan legislatif mengadopsi Undang-Undang Proklamasi Kemerdekaan Ukraina, yang menegaskan kembali tidak dapat diganggu gugatnya ketentuan dalam deklarasi tersebut. Pembukaan Konstitusi Ukraina saat ini merujuk pada tindakan proklamasi kemerdekaan," pungkas Menlu Lavrov.