Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025). Foto: Zamachsyari/kumparanKepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif 32 persen terhadap produk-produk Indonesia. Menurutnya, masih ada peluang untuk negosiasi, sehingga tarifnya bisa lebih rendah. "Sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok, besok 9 Juli kan. Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi," kata Hasan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/7). "Dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan," jelasnya. Dia memastikan negosiasi pemerintah dengan AS terus berlanjut. Hasan mengatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga langsung bertolak ke Washington, DC. Hasan juga optimistis terhadap negosiasi yang akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi. Dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimistis dengan negosiasi," jelasnya. Melalui media sosial Truth Social, Senin (7/7) waktu setempat, Trump mengunggah surat mengenai tarif yang ditujukan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Tarif tersebut akan berlaku mulai 1 Agustus 2025."Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif sebesar 32 persen untuk semua produk asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, terpisah dari semua tarif sektoral lainnya. Barang-barang yang diteruskan melalui negara ketiga untuk menghindari tarif yang lebih tinggi juga akan dikenakan tarif tersebut," kata Trump.Dalam surat tersebut, Trump menegaskan bahwa defisit perdagangan AS terhadap Indonesia merupakan ancaman besar bagi ekonomi AS dan bahkan terhadap keamanan nasional."Kami telah bertahun-tahun berdiskusi mengenai hubungan dagang dengan Indonesia, dan kami menyimpulkan bahwa kami harus menjauh dari kebijakan jangka panjang yang sangat persisten yang menyebabkan defisit perdagangan besar karena tarif dan kebijakan non-tarif serta hambatan perdagangan dari Indonesia. Hubungan kita sejauh ini, sayangnya, tidak bersifat timbal balik," tegas Trump.