Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan paparan saat rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Foto: Youtube/ TVR ParlemenKementerian Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 602,2 miliar dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah (RKAP) 2026.Usulan ini disampaikan langsung oleh Menko Polkam Budi Gunawan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7).Berdasarkan surat bersama dari Menteri PPN dan Menteri Keuangan, Kemenko Polkam memperoleh pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp 126,5 miliar. Namun, Budi menegaskan bahwa angka tersebut belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif yang menjadi inti dari mandat Kemenko Polkam. Dari total pagu tersebut, sebesar Rp 95,1 miliar dialokasikan untuk belanja operasional pegawai, dan Rp 31,4 miliar untuk belanja perkantoran."Saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga," ujar Budi.Menpolkam Budi Gunawan memberikan keterangan pers usai rapat tingkat menteri di kantor Kemenko Polkam, Jakpus, Senin (4/11/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparanMengacu pada ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, Kemenko Polkam mengajukan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar. Usulan ini mencakup dua program utama: koordinasi pelaksanaan kebijakan dan dukungan manajemen.Program koordinasi pelaksanaan kebijakan diusulkan sebesar Rp 195,3 miliar, dengan rincian antara lain koordinasi politik dalam negeri Rp 29 miliar, politik luar negeri Rp 23,5 miliar, pertahanan negara dan kesatuan bangsa Rp 34 miliar, keamanan dan ketertiban Rp 41,3 miliar, komunikasi dan informasi Rp 30 miliar, Kompolnas Rp 25 miliar, serta Komisi Kejaksaan Rp 12 miliar.Sementara itu, Budi mengajukan anggaran sebesar Rp 533,5 miliar untuk program dukungan manajemen. Alokasi terbesar dalam program ini adalah pembangunan command center politik dan keamanan yang mencapai Rp 250 miliar."Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran bukan sekadar hanya infrastruktur fisiknya semata tapi juga merupakan nerf senter pengelolaan data dan pemantauan situasi strategi nasional secara real time," ucap dia.Ia menambahkan, urgensi pembangunan command center semakin tinggi mengingat tantangan yang dihadapi bersifat kompleks dan bergerak cepat, mulai dari eskalasi konflik sosial, ancaman digital, gangguan ketertiban dan keamanan, hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional."Command center akan menjadi mata dan otak Kemenko Polkam dan jajarannya dalam memantau, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan lintas kementerian/lembaga," tegasnya.Suasana rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Foto: Youtube/TV ParlemenLebih jauh, Budi menyampaikan bahwa seluruh usulan program dan anggaran Kemenko Polkam 2026 telah dirancang secara terukur dan strategis sebagai respons atas dinamika politik dan keamanan yang kian tidak menentu, dengan tetap menjaga sensitivitas fiskal.“Usulan anggaran di Kemenko Polkam sebesar Rp 728,8 miliar merupakan kebutuhan yang minimal riil untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tantangan zaman yang kita hadapi. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon dukungan dan persetujuan dari pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPR RI yang terhormat agar usulan anggaran ini dapat ditetapkan dan dialokasikan secara optimal pada RKAP 2026," pungkasnya.