JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan proses pengusulan Revisi UU (RUU) Pemilu menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak bisa diserahkan ke pemerintah semata.