Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan tata kelola global yang lebih adil dan reformasi PBB, seraya mengangkat prinsip-prinsip Konferensi Asia-Afrika 1955 sebagai panduan BRICS menolak dominasi kekuatan besar.Dalam sidang pleno bertajuk "Perdamaian, Keamanan, dan Reformasi Tata Kelola Global", Indonesia bersama anggota BRICS mengkritik standar ganda dalam penanganan konflik seperti di Palestina-Israel dan Ukraina. Presiden Brasil Lula da Silva menyebut BRICS sebagai kelanjutan gerakan non-blok yang lahir dari Konferensi Bandung.Indonesia, yang bergabung sebagai anggota ke-10 BRICS pada Januari 2025, diharapkan memperkuat suara negara berkembang dalam reformasi multilateralisme.