Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat berbicara dalam konferensi pers kompetisi Indonesia Futsal 4 Nations World Series 2025 di Jakarta, Rabu (15/1/2025). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTODari berbagai pemberitaan di kumparanBisnis pada Rabu (9/7), kabar mengenai Taufik Hidayat, mantan Atlet Badminton ditunjuk sebagai Komisaris di anak perusahaan PLN, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menjadi berita populer.Menariknya, Taufik saat ini menjabat sebagai Wamenpora. Selain Taufik, Anggawira turut diangkat menjadi Komisaris di perusahaan yang sama.Selain itu, kabar yang paling banyak dibaca yaitu soal Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih bakal mendapat jaminan pinjaman dari Dana Desa. Berikut selengkapnya.Taufik Hidayat dan Sekjen HIPMI Anggawira Jadi Komisaris Anak Usaha PLNMantan atlet bulutangkis sekaligus Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora), Taufik Hidayat, diangkat menjadi komisaris anak usaha PT PLN (Persero), PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI) Anggawira, yang juga ditunjuk menjadi komisaris PLN EPI. Pengangkatan keduanya dilakukan pada akhir Juni 2025 lalu."Siap akhir Juni lalu (diangkat menjadi komisaris PLN EPI). Ya betul (Taufik Hidayat juga)," ucap Anggawira dalam keterangannya, Rabu (9/7).PLN EPI merupakan anak usaha PLN yang bertugas memastikan ketersediaan pasokan suplai energi primer untuk seluruh pembangkit PLN.Anggawira menjelaskan beberapa arahan pemegang saham untuk PLN EPI yaitu memperkuat ketahanan pasokan energi primer nasional, meliputi batu bara, gas pipa, LNG, dan energi primer lainnya untuk seluruh pembangkit PLN Grup, dengan skema kontrak jangka panjang, diversifikasi pemasok, dan pemetaan risiko logistik, serta membangun buffer stock strategis untuk mengantisipasi disrupsi geopolitik atau bencana alam.Sri Mulyani Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Dijamin Dana DesaMenteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya dalam Rapat Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparanMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan dijamin Dana Desa karena berpotensi sulit mendapatkan pinjaman perbankan.Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meluncurkan Kopdes Merah Putih pada 19 Juli 2025. Saat ini sudah ada 80 ribu koperasi terbentuk. Sri Mulyani menyebutkan, tujuan program ini agar desa memiliki unit usaha yang bisa menjadi sumber pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.Meski demikian, Sri Mulyani melihat kondisi setiap desa berbeda-beda, ada yang sudah mandiri karena memiliki BUMDes yang aktif, namun ada juga desa yang sama sekali belum memiliki pendapatan usaha, sehingga pemerintah akan membuat kategorisasi."Makanya kan kita mengkategorisasi desa yang maju, mandiri, sampai dengan desa yang masih tertinggal atau termiskin. Pemetaan itu juga kita lakukan dan kita bahas," ungkapnya saat Rapat Komite IV DPD RI, Rabu (9/7).Kondisi desa yang berbeda tersebut, lanjut Sri Mulyani, juga akan menciptakan pendekatan pendanaan Kopdes Merah Putih yang bervariasi pula. Dia menilai, koperasi pada dasarnya merupakan unit usaha atau aktivitas ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan, maka bisa meminjam kepada perbankan.Hanya saja, menurutnya, pinjaman bank untuk Kopdes Merah Putih hanya memungkinkan bagi desa yang sudah mandiri atau maju. Perbankan akan lebih mudah menyetujui pinjaman karena potensi kredit macet yang kecil."Bank mungkin khawatir, kalau saya memberikan pinjaman, kalau ternyata tadi ada yang desa yang sudah terampil, bagus, pasti kegiatan ekonominya akan sustainable. Tapi kalau desa tadi ada yang belum punya kapasitas, pasti banknya juga akan mengatakan nanti kalau macet seperti apa," tutur Sri Mulyani.Maka dari itu, Sri Mulyani mencetuskan konsep kombinasi menggunakan APBN melalui Dana Desa, yang bisa dijadikan jaminan agar Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan pinjaman bank."Makanya kita mencoba mengkombinasikan, untuk terus menjaga keseimbangan antara kehati-hatian bank untuk ikut membangun dalam perekonomian di desa, namun di sisi lain juga menggunakan instrumen APBN sendiri, yaitu menjadi semacam penjamin, Dana Desanya sebagai penjamin," jelasnya.