Rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK, PPATK, dan BNN membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026/ANTARA/Melalusa Susthira K.JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Abdullah mendukung usulan tambahan anggaran 2026 yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp1,34 triliun. Abdullah berharap, dengan penambahan anggaran dari pagu indikatif KPK untuk 2026 sebesar Rp878,4 miliar, KPK bisa bekerja semakin baik."Dengan kinerja yang dicapai, yang pasti kami mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan KPK, PPATK, dan BNN," ujar Abdullah usai rapat kerja bersama KPK Kamis, 10 Juli. Selain KPK, Abdullah juga mendukung penambahan anggaran yang diusulkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).PPATK mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp 1,19 triliun untuk tahun anggaran 2026, dari pagu anggaran yang diterima PPATK pada 2026 sebesar Rp 199 miliar. Sedangkan BNN mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp 2,1 triliun, dari pagu indikatif sebesar Rp 1 triliun.Abdullah juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja-kerja yang disampaikan KPK, BNN, dan PPATK. Menurutnya, ketiga lembaga itu sudah bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan banyak perubahan yang telah dilakukan.“Mitra KPK sudah banyak melakukan perbaikan sistem, mulai sistem digitalisasi, pelaporan, dan perbaikan lainnya,” ungkap Abdullah."PPATK juga sudah melakukan tugasnya dengan baik. Misalnya, melakukan penelusuran terhadap praktik judi online (Judol) yang sangat marak di Indonesia," imbuhnya. Menurut Abdullah, judi online sudah termasuk extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Seperti halnya korupsi, judi online juga merusak sendi-sendi kehidupan.“Oleh karena itu, tidak cukup hanya pemblokiran ribuan rekening yang terlibat judi online. Karena di lapangan, ada agen yang bertugas membuat rekening. Hal ini harus menjadi perhatian serius,” kata dia.Selain itu, Abdullah menilai, BNN juga sudah bekerja kerasmelaksanakan tugasnya dengan baik. Ia mengaku mengetahui langsung bagaimana kondisi di lapangan saat melakukan kunjungan spesifik. Menurut Abdullah, ada daerah yang kondisinya memprihatinkan.“Ada provinsi yang hanya memiliki dua BNNK. Tentu, kondisi itu sangat memprihatinkan,” kata Abdullah.