Ilustrasi Bank Indonesia. Foto: ShutterstockPerdebatan mengenai rencana pemberian mandat baru kepada Bank Indonesia (BI) untuk turut mendorong penciptaan lapangan kerja memunculkan beragam tanggapan. Sebagian kalangan mengkhawatirkan independensi bank sentral akan terganggu, sementara sebagian lainnya melihat peluang besar bagi Indonesia untuk membangun model pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.Dalam perspektif yang positif dan optimistis, gagasan ini layak dipandang sebagai upaya memperkuat sinergi kebijakan nasional guna menjawab tantangan ekonomi abad ke-21 yang semakin kompleks.Indonesia saat ini tidak hanya membutuhkan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Indonesia juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan jutaan pekerjaan berkualitas bagi angkatan kerja baru yang setiap tahun bertambah. Bonus demografi yang sering disebut sebagai peluang emas dapat berubah menjadi beban sosial apabila tidak diiringi penciptaan lapangan kerja yang memadai.Stabilitas dan Lapangan Kerja Bukan Dua Kutub yang BertentanganSelama ini, mandat Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi dalam kerangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang P2SK. Mandat tersebut telah berkontribusi besar menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam berbagai krisis.Ilustrasi inflasi. Foto: Dok. ChatGPTNamun, perkembangan ekonomi global menunjukkan bahwa stabilitas moneter tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari kondisi sektor riil dan pasar tenaga kerja. Inflasi yang terkendali memang penting, tetapi masyarakat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara langsung ketika tersedia pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan kesempatan usaha.Dalam teori ekonomi modern, stabilitas harga dan kesempatan kerja bukanlah tujuan yang saling meniadakan. antan Ketua Federal Reserve Amerika Serikat dan peraih Nobel Ekonomi, Profesor Ben Bernanke, menjelaskan bahwa kebijakan moneter yang kredibel dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui penciptaan lingkungan yang stabil bagi investasi dan aktivitas bisnis. Investor akan lebih berani menanamkan modal ketika inflasi terkendali, sistem keuangan sehat, dan arah kebijakan dapat diprediksi.Dari sudut pandang ini, mandat lapangan kerja tidak harus dipahami sebagai BI menjadi "pencipta pekerjaan" secara langsung, tetapi sebagai bagian dari koordinasi kebijakan yang lebih luas untuk memastikan stabilitas moneter berkontribusi maksimal terhadap ekspansi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.Belajar dari Amerika Serikat dan Selandia BaruAmerika Serikat menjadi contoh paling terkenal dalam penerapan dual mandate. Federal Reserve tidak hanya bertugas menjaga stabilitas harga tetapi juga mendorong tingkat pekerjaan maksimum. Selama beberapa dekade, model ini terbukti mampu memberikan fleksibilitas kepada bank sentral untuk merespons perubahan ekonomi secara lebih komprehensif.Ilustrasi bank. Foto: Dok. ChatGPTKetika krisis keuangan global 2008 melanda, Federal Reserve menurunkan suku bunga secara agresif dan menjalankan berbagai program stimulus moneter. Kebijakan tersebut membantu pemulihan ekonomi dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran dari sekitar 10 persen pada 2009 menjadi di bawah 4 persen sebelum pandemi COVID-19.Memang benar tidak semua negara mengikuti model Amerika Serikat. Selandia Baru pernah memberikan mandat tambahan terkait ketenagakerjaan kepada Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) pada 2018 dan mencabutnya pada 2023.Namun, pelajaran dari Selandia Baru bukanlah bahwa mandat lapangan kerja pasti gagal. Pelajaran yang lebih penting adalah bahwa desain kelembagaan, struktur ekonomi, dan konteks nasional sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan.Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, pasar domestik yang besar, kebutuhan investasi yang tinggi, dan bonus demografi yang masih berlangsung, penciptaan lapangan kerja merupakan kebutuhan strategis yang jauh lebih mendesak dibanding banyak negara maju yang menghadapi stagnasi populasi.Ilustrasi Selandia Baru. Foto: ShutterstockKarena itu, pengalaman Selandia Baru sebaiknya dibaca sebagai bahan evaluasi untuk merancang mekanisme yang tepat, bukan sebagai alasan untuk menolak inovasi kebijakan sebelum diuji.Momentum Menuju Ekonomi yang Lebih InklusifSeperti yang saya baca dari The Jakarta Post, dalam artikel berjudul “BI Expected to Get Job Creation Mandate Soon” karya Deni Ghifari yang terbit pada 1 Juni 2026, pemerintah dan DPR sedang membahas revisi regulasi yang berpotensi memperluas mandat BI agar turut mendukung penciptaan lapangan kerja. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa keputusan final masih menunggu proses pembahasan dan sinkronisasi regulasi.Sementara itu, dalam editorial The Jakarta Post berjudul “Mission Impossible for BI” yang terbit pada 2 Juni 2026, dewan redaksi mengingatkan risiko yang mungkin muncul terhadap independensi BI dan mengutip pengalaman Selandia Baru yang kembali memfokuskan bank sentralnya pada stabilitas harga.Ilustrasi Bank Indonesia. Foto: Iqbal Firdaus/kumparanKedua tulisan tersebut justru memperlihatkan bahwa Indonesia sedang memasuki fase penting dalam evolusi kebijakan ekonominya. Perdebatan yang terjadi bukan sekadar soal menambah tugas BI, melainkan juga tentang bagaimana negara merancang instrumen ekonomi yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa pengangguran terbuka, pekerja informal yang besar, serta kebutuhan penciptaan jutaan pekerjaan baru setiap tahun. Dalam kondisi seperti ini, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan industrialisasi menjadi semakin penting.Apabila mandat baru tersebut dirancang secara hati-hati, BI dapat berperan sebagai katalisator yang membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung investasi produktif dan ekspansi sektor-sektor penyerap tenaga kerja.Peluang Besar bagi Indonesia Emas 2045Ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, berulang kali menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari stabilitas makroekonomi semata. Pertumbuhan harus menghasilkan kesempatan ekonomi yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Dalam perspektif ini, lapangan kerja bukan sekadar indikator ekonomi, melainkan juga instrumen pemerataan dan mobilitas sosial.Ilustrasi mencari kerja. Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO Mandat yang lebih luas bagi BI dapat menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045. Ketika inflasi terjaga, nilai tukar stabil, investasi meningkat, dan penciptaan lapangan kerja menjadi perhatian utama seluruh institusi ekonomi negara, manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata.Tentu saja independensi BI harus tetap dijaga. Transparansi, akuntabilitas, serta batasan kewenangan perlu dirumuskan secara jelas agar bank sentral tidak kehilangan fokus utamanya sebagai penjaga stabilitas moneter. Namun, menjaga independensi tidak berarti menutup ruang inovasi kelembagaan yang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.Indonesia telah beberapa kali membuktikan kemampuannya mengembangkan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nasional, bukan sekadar menyalin pengalaman negara lain. Jika dirancang dengan baik, mandat baru ini dapat menjadi instrumen yang memperkuat hubungan antara stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.Di tengah persaingan global yang semakin ketat, negara yang unggul bukan hanya negara dengan inflasi rendah, melainkan juga negara yang mampu mengubah stabilitas ekonomi menjadi kesempatan kerja, produktivitas, dan harapan hidup yang lebih baik bagi warganya. Itulah peluang besar yang sedang terbuka di hadapan Indonesia.