Ilustrasi Selat Hormuz. Foto: La Terase/ShutterstockNegara-negara Teluk mulai memperkuat jalur ekspor minyak mentah alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz yang terganggu akibat perang Amerika Serikat dan Iran yang tak kunjung usai, bahkan pasukan Houthi ikut campur. Kuwait mengkaji pembangunan dua jalur pipa baru, sementara Arab Saudi berencana meningkatkan kapasitas ekspor minyak melalui jaringan pipa hingga 10 juta barel per hari. Di sisi lain, Uni Emirat Arab (UEA) mempercepat pembangunan pipa menuju Fujairah yang ditargetkan beroperasi pada 2027.Upaya tersebut dilakukan setelah gangguan pelayaran di Selat Hormuz berlangsung hampir delapan bulan. Sejak konflik AS-Israel dengan Iran dimulai pada 28 Februari 2026 hingga 17 Oktober 2026, sudah sekitar 231 hari kawasan tersebut menghadapi ketidakpastian keamanan dan distribusi energi.Meski demikian, Selat Hormuz tidak tertutup sepenuhnya selama seluruh periode itu. Aktivitas pelayaran sempat berubah-ubah, dengan sejumlah kapal masih melintas di tengah ancaman serangan, pembatasan pelayaran, dan meningkatnya risiko pengiriman.Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada 28 Agustus 2026 menyatakan krisis di Selat Hormuz belum terselesaikan setelah berlangsung enam bulan. Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan ribuan pelaut masih menghadapi risiko dan ketidakpastian di kawasan tersebut.Enam bulan sejak konflik di Timur Tengah dimulai, situasi di Selat Hormuz masih belum terselesaikan,” kata Dominguez dalam pernyataan resmi IMO dikutip Minggu (18/10). IMO juga mencatat sedikitnya 70 serangan terhadap pelayaran internasional telah terverifikasi, dengan 19 pelaut tewas. Hingga akhir Agustus, sekitar 400 kapal yang membawa kurang lebih 6.000 pelaut belum dapat meninggalkan kawasan dengan aman.Gangguan tersebut menjadi perhatian besar bagi pasar energi dunia. Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), sekitar 20 juta barel minyak dan produk minyak per hari melewati selat tersebut sepanjang 2025, setara sekitar seperlima konsumsi minyak dunia.Sebuah kapal melintasi Teluk Oman di lepas pantai Khor Fakkan, Emirat Sharjah, Uni Emirat Arab, Selasa (13/10/2026). Foto: AFPJalur ini juga menjadi rute penting perdagangan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), terutama ekspor Qatar menuju pasar Asia. Karena itu, gangguan pelayaran tidak hanya menghambat pengiriman minyak mentah, tetapi juga meningkatkan risiko pasokan gas dan komoditas lain.Reuters melaporkan pada 8 Oktober 2026, jumlah kapal pengangkut komoditas yang melintasi Selat Hormuz turun menjadi tujuh kapal pada Selasa (6/10), terendah sejak 23 Juli. Data Kpler yang dikutip Reuters juga menunjukkan arus minyak mentah melalui selat tersebut turun menjadi sekitar 10,1 juta barel per hari, atau sekitar 74% dari tingkat sebelum perang.Di tengah ketidakpastian tersebut, perusahaan energi internasional mulai mempertimbangkan perubahan strategi rantai pasok. Mereka tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi pengiriman dalam kondisi normal, tetapi juga menyiapkan pilihan jalur ekspor apabila rute utama kembali terganggu.Dua kapal tanker diserang di Teluk Oman. Foto: ReutersPerubahan strategi ini turut mendorong pembahasan mengenai investasi pipa baru, penguatan jaringan yang sudah ada, dan pembukaan akses ekspor melalui pelabuhan di luar Selat Hormuz. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan investasi besar dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.Negara Produsen Berlomba Cari Jalur AlternatifKuwait menjadi salah satu negara yang mulai mengkaji pilihan jalur ekspor baru. Dalam laporan EnterpriseAM pada 16 Oktober 2026, Wakil CEO Bidang Perencanaan dan Inovasi Kuwait Oil Company Mohammed Al Abduljaleel mengatakan negaranya sedang mempelajari akses melalui jaringan pipa menuju Fujairah di UEA. Kuwait juga membahas kemungkinan menghubungkan ekspornya dengan jaringan pipa Arab Saudi menuju Laut Merah.Menurut Al Abduljaleel, kedua proyek masih berada pada tahap awal dan belum memasuki studi kelayakan. Karena itu, biaya dan kapasitas yang dapat disediakan belum dipastikan.Laporan MEED pada 15 Oktober 2026 menyebut dua proyek tersebut direncanakan menggunakan jalur melalui Arab Saudi menuju pesisir Laut Merah dan melalui UEA menuju Fujairah. Jika disetujui, pembangunan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima tahun.Artinya, rencana Kuwait bukan solusi langsung untuk mengatasi gangguan pelayaran saat ini. Proyek tersebut lebih mencerminkan upaya jangka panjang untuk memperluas pilihan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada satu jalur laut.Sementara itu, Arab Saudi berencana meningkatkan kapasitas ekspor minyak melalui pipa hingga 10 juta barel per hari. Reuters melaporkan pada 12 Oktober 2026, Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menyampaikan rencana tersebut dalam Kongres Perminyakan Dunia di Riyadh.Ladang minyak Aramco di Gurun Rub' al Khali, Shaybah, Arab Saudi, 12 Januari 2024. Foto: REUTERS/Hamad I MohammedSalah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mengalihkan sementara fungsi pipa gas domestik untuk mengangkut minyak mentah. Langkah ini berpotensi menambah kapasitas ekspor sekitar 1,2 juta barel per hari dalam tujuh hingga delapan minggu.Arab Saudi juga mempertimbangkan investasi tambahan pada jaringan pipa East-West, termasuk peningkatan stasiun pompa dan infrastruktur pendukung. Menurut laporan Reuters, peningkatan tersebut berpotensi menambah kapasitas hingga 3 juta barel per hari dalam dua sampai tiga tahun.Pipa East-West menghubungkan wilayah produksi minyak di bagian timur Arab Saudi dengan pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Jalur ini memungkinkan minyak diekspor tanpa melewati Selat Hormuz. Meski kapasitas desainnya telah mencapai 7 juta barel per hari, volume yang dapat dialirkan dan diekspor secara berkelanjutan tetap bergantung pada kondisi operasional serta kemampuan pelabuhan.UEA juga memperkuat jalur ekspor melalui Fujairah. Pada 15 Mei 2026, Reuters melaporkan pemerintah UEA mempercepat pembangunan pipa minyak baru yang dirancang menggandakan kapasitas ekspor melalui pelabuhan tersebut. Proyek yang dikembangkan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) itu ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.Sebelumnya, pada 20 Mei 2026, media UEA Aletihad melaporkan pembangunan pipa kedua menuju Fujairah telah mencapai sekitar 50% penyelesaian. Jalur tersebut melengkapi pipa Habshan-Fujairah yang sudah beroperasi dan memiliki kapasitas sekitar 1,5–1,8 juta barel per hari.Pemandangan udara Pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab di Selat Hormuz , 10 Desember 2023. Foto: REUTERS/StringerFujairah terletak di pesisir Teluk Oman, di luar Selat Hormuz. Karena itu, pengiriman minyak melalui pelabuhan tersebut dapat menghindari jalur sempit yang selama ini menjadi titik rawan perdagangan energi dunia.Namun, pengembangan jalur alternatif bukan hanya dilakukan pemerintah negara produsen. Perusahaan energi internasional juga mulai melirik jalur ekspor tambahan dari Irak menuju Laut Mediterania.Reuters melaporkan pada Oktober 2026, CEO TotalEnergies Patrick Pouyanné melihat kebutuhan untuk mengembangkan jalur pipa Irak-Suriah dan meningkatkan kapasitas sistem pipa menuju Fujairah. Chevron juga tengah mengkaji pilihan jalur ekspor tambahan dari Irak.CEO Chevron Mike Wirth mengatakan proyek pipa minyak lintas negara membutuhkan dukungan pembiayaan dari banyak pihak.Ini bukan jenis proyek yang biasanya kami biayai sendiri dalam jumlah besar. Saya pikir kami akan menjadi salah satu pihak dalam konsorsium yang terdiri dari beberapa pihak yang mungkin menjalankan proyek semacam itu," kata Wirth.Meski menawarkan alternatif, pembangunan pipa lintas negara tetap menghadapi tantangan pendanaan, keamanan, dan koordinasi politik. Proyek-proyek tersebut juga membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dapat beroperasi.Pengamat energi Hadi Ismoyo menilai jalur pipa Arab Saudi menuju Yanbu berperan penting dalam menjaga ekspor minyak, tetapi tetap memiliki risiko keamanan tersendiri. Menurut dia, ancaman serangan kelompok Houthi di sekitar Laut Merah dapat mengganggu kelancaran pengiriman melalui jalur tersebut.Jalur East-West Yanbu Arab Saudi, sekitar 7 juta barel per hari, sangat membantu. Namun, jalur pipa sangat rawan diserang oleh Houthi. Di samping itu, keluar dari Laut Merah dihadang oleh Houthi,” kata Hadi kepada kumparan.Hadi juga menilai pembangunan pipa alternatif UEA membutuhkan investasi besar dan menghadapi tantangan geografis. Ia memperkirakan kapasitas yang dapat dialihkan melalui jalur tersebut sekitar 1 juta barel per hari, sehingga lebih tepat dipandang sebagai cadangan jangka panjang. Angka ini merupakan estimasi Hadi, bukan kapasitas resmi proyek baru UEA.Kapal Gamsunoro milik Pertamina International Shipping dan posisi terakhirnya berdasarkan data AIS. Foto: Dok. Pertamina International ShippingMenurut dia, upaya mengurangi ketergantungan pada Hormuz perlu disertai jaminan keamanan pada jalur alternatif. Jika pipa atau pelabuhan pengganti turut terganggu, negara produsen masih berisiko kehilangan akses ekspor.Pipa Tak Sepenuhnya Bisa Gantikan Hormuz, Indonesia Ikut TerancamDi tengah perlombaan membangun jalur ekspor alternatif, CEO QatarEnergy Saad Sherida Al-Kaabi mengingatkan pipa tidak dapat menggantikan seluruh fungsi Selat Hormuz, terutama untuk perdagangan LNG.Dalam Qatar Economic Forum di New York pada 21 September 2026, Al-Kaabi menyatakan Qatar berterima kasih kepada negara-negara tetangga yang bersedia menyediakan wilayah untuk jalur pipa yang menghindari Selat Hormuz. Namun, menurut dia, pembangunan pipa untuk LNG tidak selalu masuk akal secara komersial."Tidak semua komoditas dapat diangkut melalui pipa. Masalahnya, LNG, yang merupakan komoditas ekspor utama kami, tidak dapat diangkut melalui pipa,” kata Al-Kaabi, dikutip Qatar News Agency.Ia menjelaskan, gas perlu dialirkan melalui pipa dalam bentuk gas, kemudian dicairkan di fasilitas penerima sebelum dapat diperdagangkan sebagai LNG. Proses tersebut membutuhkan pembangunan fasilitas pencairan baru di luar Qatar.“Ini berarti kita membangun fasilitas yang menduplikasi fasilitas yang sudah kami bangun di Qatar sebagai bagian dari proyek ekspansi North Field. Secara ekonomi, hal ini tidak masuk akal,” ujarnya.Al-Kaabi menegaskan keputusan QatarEnergy untuk tidak menggunakan pipa sebagai alternatif ekspor LNG didasarkan pada pertimbangan komersial dan teknis. Ia juga menolak anggapan bahwa Selat Hormuz sudah kehilangan relevansinya.Keliru jika menyebut Selat Hormuz sudah usang karena jalur perairan ini membawa perdagangan berbagai produk, bukan hanya minyak dan gas, dari dan menuju seluruh negara di sekitarnya,” kata Al-Kaabi.Pernyataan tersebut memperlihatkan perbedaan karakteristik antara perdagangan minyak mentah dan LNG. Pipa dapat membantu mengalihkan sebagian ekspor minyak, tetapi perdagangan LNG membutuhkan fasilitas pencairan, penyimpanan, dan pengangkutan khusus. Karena itu, pembangunan pipa alternatif belum tentu ekonomis untuk seluruh negara produsen.Menteri Energi Qatar Saad Sherida al-Kaabi berbicara dalam Qatar Economic Forum di Doha pada 20 Mei 2025. Foto: Karim Jaafar / AFPEkonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai jalur pipa Arab Saudi dan UEA dapat mengalihkan sebagian ekspor minyak, tetapi kapasitasnya belum cukup untuk menggantikan seluruh arus energi yang melewati Selat Hormuz.“Jalur pipa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dapat mengalihkan sebagian ekspor minyak melalui Laut Merah dan Fujairah, tetapi kapasitasnya tidak cukup untuk menggantikan seluruh arus di Hormuz,” kata Yusuf.Ia menambahkan, Kuwait, Qatar, dan sebagian besar Irak masih menghadapi keterbatasan jalur ekspor alternatif. Untuk perdagangan LNG, tantangannya lebih besar karena pembangunan fasilitas pencairan baru membutuhkan biaya tinggi.Bagi Indonesia, gangguan Selat Hormuz menjadi tantangan tersendiri karena negara ini masih bergantung pada impor minyak mentah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan konflik Timur Tengah telah mengganggu sekitar 25% sumber impor minyak mentah Indonesia. Pemerintah pun mencari pemasok alternatif dari Amerika Serikat, Brasil, Nigeria, Australia, dan negara lain.Yusuf menilai pengalihan pembelian ke pemasok yang lebih jauh dapat meningkatkan biaya pengadaan dan pengiriman. Jika harga minyak dunia bertahan tinggi, dampaknya dapat merambat ke subsidi dan kompensasi energi, inflasi, serta biaya logistik.“Jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS, tekanan akan masuk ke APBN melalui subsidi, ke inflasi melalui BBM nonsubsidi, dan ke biaya logistik,” kata Yusuf.Indonesia Perlu Cari Pasar LainSebuah kapal tanker melakukan pengisian BBM di pelabuhan pengolahan minyak mentah di Pertamina Rifinery Unit III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (10/9/2024) Foto: Muhammad Bagus Khoirunas/ANTARA FOTODalam jangka pendek, ia mendorong pemerintah memperluas kontrak dengan pemasok di luar Teluk, memperkuat kerja sama antarpemerintah, dan menambah cadangan minyak serta BBM. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu menjaga produksi migas domestik, mempercepat pemanfaatan gas dan biodiesel, serta mengembangkan sumber listrik yang tidak bergantung pada minyak.Hadi juga menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan LPG dengan memanfaatkan sumber daya gas domestik. Ia mendorong pembangunan infrastruktur gas terpadu dan konversi penggunaan BBM serta LPG ke gas pada sektor yang memungkinkan.“Ketahanan energi nasional sangat rentan karena berbasis impor minyak mentah dan LPG. Pemerintah harus mulai sadar dan mengubah kebijakan energi berbasis gas, di mana kita punya cadangan gas yang cukup melimpah,” kata Hadi.Untuk jangka pendek, Hadi mengusulkan pembangunan fasilitas penyimpanan BBM agar cadangan strategis nasional dapat bertahan lebih lama. Dalam jangka menengah, ia mendorong pengembangan infrastruktur gas terpadu dan pemanfaatan cadangan yang belum dikembangkan. Adapun untuk jangka panjang, ia menilai eksplorasi migas perlu diperluas guna menemukan cadangan baru.Meski demikian, pengembangan produksi domestik dan infrastruktur energi membutuhkan investasi besar serta waktu. Karena itu, diversifikasi pemasok dan penguatan cadangan tetap diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan pasokan dalam waktu dekat.