Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran uang asing Dolarasia Money Changer Cibubur, di Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Foto: ANTARA FOTO/Darryl RamadhanBank Indonesia (BI) mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi antarnegara untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan di tengah ketidakpastian global. Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga sekaligus menekan risiko gejolak nilai tukar.Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, termasuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 (FMCBG), yang berlangsung pada 12-18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand.Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Destry bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara.Dalam forum tersebut, Destry menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan ketahanan ekonomi kawasan. Selain melalui penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), upaya tersebut juga perlu didukung sistem keuangan digital yang inovatif dan tepercaya.Destry mengapresiasi capaian Presidensi G20 dalam memperjelas standar hukum dan regulasi bagi inovasi keuangan digital. Kerangka regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung perkembangan inovasi dengan tetap menjaga pelindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan integritas pasar.BI juga mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses.Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Gubernur BI Destry Damayanti. Foto: Dok. Kemenkeu“Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan,” kata Destry dalam keterangan resminya, Minggu (18/10).Sejalan dengan upaya tersebut, BI mendorong pengembangan pembayaran QR lintas negara dan transaksi mata uang lokal untuk meningkatkan efisiensi pembayaran, mendukung perdagangan, serta memperluas inklusi keuangan.Di dalam negeri, BI juga memperluas manfaat digitalisasi keuangan melalui penggunaan QRIS oleh generasi muda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat membantu membangun rekam jejak transaksi digital sekaligus meningkatkan akses terhadap pembiayaan formal.Dalam rangkaian pertemuan IMF dan World Bank, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) untuk memperkuat ketahanan ekonomi dunia.Ilustrasi mata uang Yen dan Rupiah. Foto: Shutter StockAgenda tersebut mencakup upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, memperbaiki iklim usaha, serta memodernisasi pasar tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan sektor swasta.Selain itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dan digitalisasi menjadi salah satu perhatian, dengan dukungan investasi pada infrastruktur digital dan energi berkelanjutan.Kerja sama internasional juga diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan global, mengelola kerentanan utang, dan menjaga kelancaran perdagangan. IMF turut menekankan pentingnya penguatan jaring pengaman keuangan global, penyediaan pembiayaan sesuai kebutuhan negara anggota, serta reformasi kuota dan tata kelola lembaga tersebut.Sementara itu, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 membahas penguatan kerja sama internasional untuk membangun sektor keuangan yang inovatif dan berdaya tahan.Sejalan dengan prioritas Presidensi G20 Amerika Serikat, pembahasan mencakup peningkatan efektivitas regulasi dan pengawasan, penyederhanaan regulasi, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.Pertemuan tersebut juga menandai serah terima Presidensi G20 Finance Track dari Amerika Serikat kepada Inggris.Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan otoritas global untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.