Ilustrasi pemukulan. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparanBadan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plered dan Koordinator Wilayah (Korwil) Purwakarta usai ramai dugaan penganiayaan di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat.Langkah tersebut diambil setelah video yang memperlihatkan dugaan kekerasan di lingkungan KPPG Bogor beredar di media sosial. Insiden itu diketahui terjadi pada Rabu (14/10). Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua pihak, BGN memastikan proses penanganan kepegawaian terhadap keduanya terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Kepala SPPG dan Korwil telah dilakukan untuk mendalami peristiwa dalam kejadian tersebut."Jadi hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala SPPG dan juga Korwil. Ini berkenaan dengan peristiwa perkelahian yang melibatkan keduanya terjadi di daerah Jawa Barat. Nah, setelah dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini, keduanya mengakui ada kesalahan yang mereka lakukan," ujar Tysa di Jakarta, Senin (19/10).Menurutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki porsi atau peranan kesalahan masing-masing dalam peristiwa tersebut. BGN kemudian mengambil langkah administratif dengan menonaktifkan keduanya dari jabatan yang saat ini mereka emban."Saat ini keduanya juga sudah dinonaktifkan dari jabatan mereka, baik sebagai Kepala SPPG ataupun juga sebagai Korwil," katanya.Ia menambahkan, terkait bentuk sanksi disiplin yang akan dijatuhkan, prosesnya saat ini tengah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian BGN. Penetapan sanksi, menurut Tysa, akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."Berkenaan dengan bagaimana sanksi disiplin yang akan dijatuhkan kepada keduanya, saat ini pihak dari Pejabat Pembina Kepegawaian tengah memproses hukuman ataupun sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada keduanya, sesuai dengan PP No. 94 tentang PNS," ujar Tysa.Tysa menyebut BGN memastikan proses penanganan terhadap kedua pihak dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan. Keputusan mengenai sanksi disiplin selanjutnya akan ditetapkan melalui mekanisme kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kronologi Dugaan PenganiayaanSebelumnya, Kepala KPPG Bogor, Haidir, menjelaskan perselisihan tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB pada Rabu (14/10). Dua orang yang terlibat diketahui merupakan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) asal Purwakarta.“Jadi, kejadiannya itu terjadi pada hari Rabu kemarin, kira-kira jam 15.00. Itu sebenarnya adalah perselisihan antara dua SPPI yang berasal dari Purwakarta,” kata Haidir saat memberikan keterangan pada Jumat (16/10).Perselisihan itu berujung penganiayaan. Bahkan hingga menyambuk lawannya.Menurut Haidir, dirinya bersama Kasubbag TU dan Koordinator Wilayah Kota Bogor sedang berada di dalam kantor untuk mengurus keperluan terkait pelaksanaan program MBG ketika mendengar keributan dari halaman luar.Saat mendatangi sumber keributan, mereka mendapati kedua SPPI sedang berselisih. Pihak KPPG kemudian melerai keduanya dan memberikan teguran keras.Haidir mengatakan penyebab perselisihan belum diketahui secara pasti sehingga masih perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya persoalan pribadi atau kesalahpahaman di antara keduanya.Ia juga menyebut salah satu SPPI yang terlibat merupakan kepala dapur, sedangkan satu lainnya tidak sedang mengelola dapur. Keduanya datang ke kantor untuk mengurus keperluan tertentu.Setelah kejadian, kedua SPPI disebut telah berdamai dan kembali ke Purwakarta. Meski demikian, Haidir menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat ditoleransi dan setiap pelanggaran memiliki konsekuensi.“Kami dari KPPG Bogor ingin menegaskan bahwa KPPG Bogor tidak menoleransi semua bentuk-bentuk kekerasan sekecil apa pun,” ujarnya.Haidir turut menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat insiden tersebut. Ia berharap kejadian itu menjadi evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang.“Kami memohon maaf kepada pimpinan dan juga kepada rakyat Indonesia pada umumnya atas kegaduhan yang terjadi. Ini sungguh-sungguh akan menjadi pembelajaran bagi kami ke depan,” terangnya.