Warga berupaya memadamkan kebakaran lahan di Kelurahan Kereng Bangkirai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (9/9/2026). Foto: Auliya Rahman/ANTARA FOTOPemerintah tengah berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.Salah satunya dengan mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla.Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut terdapat 97 perusahaan yang telah teridentifikasi dalam proses hukum terkait karhutla.Menurut Dudung, perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sejumlah kasus juga sudah masuk tahap penyidikan maupun penyelidikan."Dan laporan dari Pak Kapolda di Sumatera Selatan dan hasil rapat dengan Bapak Presiden pun sudah banyak korporasi yang sudah menjadi tersangka, sudah disidik, dilidik," kata Dudung dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10).Selain korporasi, Dudung mengatakan aparat juga mengidentifikasi masyarakat maupun kelompok yang diduga terlibat dalam kasus karhutla."Bahkan ada masyarakat, kelompok, golongan juga termasuk perusahaan-perusahaan yang sudah teridentifikasi," katanya.Dudung kemudian menyebut ada 97 perusahaan yang saat ini diproses lebih lanjut."Ada 97 perusahaan-perusahaan secara keseluruhan, baik di sekitar Kalimantan, Pulau Sumatera, ini yang sudah proses hukum selanjutnya," kata Dudung.Karhutla Tak Ditetapkan Bencana NasionalMenko Polkam Dudung Abdurachman bersama Mendagri Tito Karnavian, Wamen LH Diaz Hendropriyono, dan Kepala BRIN Arif Satria memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026). Foto: Angga Budhiyanto/ ANTARA FOTODudung mengatakan Indonesia masih sanggup menangani bencana karhutla tanpa menetapkan status bencana nasional.Menurutnya, persoalan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan personel, tetapi juga kendala teknis di lapangan.Ia mencontohkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu tantangan yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan bantuan.Tito Ungkap Cara Baru Padamkan KarhutlaMendagri Tito Karnavian (kanan) didampingi Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan pers seusai menggelar rapat koordinasi tentang situasi terkini bidang politik dan keamanan di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026). Foto: Angga Budhiyanto/ ANTARA FOTOMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap salah satu kesulitan dalam menangani karhutla, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Menurutnya, kebakaran di lahan gambut lebih sulit dipadamkan dibandingkan tanah mineral."Iya, tadi bicara masalah tingkat kesulitan. Kita memang di negara kita, terutama Sumatera dan Sumatera bagian timur ya, dan Kalimantan itu diberkahi dengan tanah gambut, ya. Di satu sisi, satu sisi banyak menguntungkan, tapi juga di satu sisi dampak negatif kalau terbakar," kata Tito di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10).Tito menjelaskan kebakaran di tanah mineral relatif lebih mudah ditangani karena api tidak menjalar hingga ke lapisan bawah tanah.Sementara pada lahan gambut, api dapat membakar hingga ke lapisan bawah. Menurut Tito, kondisi tersebut membutuhkan volume air yang besar untuk memadamkannya."Tapi kalau yang terbakar di dalam, lahan gambut, maka kuncinya hanyalah volume air yang dimasukkan ke dalam harus besar," kata Tito.Ia menyebut terdapat dua cara untuk memasukkan air dalam jumlah besar ke lahan gambut yang terbakar, yakni melalui hujan maupun mengalirkan air dari sumber di sekitar lokasi."Ini pertama harus ada air dari udara, yaitu bentuk hujan. Hujan ini ada dua: hujan alami dan hujan buatan, cloud seeding," lanjutnya.“Nah, yang kedua adalah mengalirkan air sebanyak-banyaknya dari sumber air, entah sungai atau danau, bendungan ke dalam lahan gambut yang di bawah tanah. Hanya dengan cara itu," katanya.Tito mengatakan upaya pemadaman akan terkendala apabila tidak tersedia awan yang memungkinkan dilakukannya modifikasi cuaca.Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber air di sekitar lahan gambut yang terbakar.Karena itu, menurut Tito, diperlukan cara lain untuk memadamkan api di tengah keterbatasan air."Maka satu-satunya jalan, di tengah kesulitan itu adalah menciptakan cara baru," katanya.Tito mencontohkan penggunaan bahan kimia dalam proses pemadaman di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Salah satunya adalah surfaktan.“Misalnya seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan menggunakan sejenis apa bahan kimia, chemical substances, ya. Di Kalimantan Selatan, namanya surfaktan yang buatan lokal, ada yang dari Brasil di Sumatera Utara, Sumatera Selatan," kata Tito.Surfaktan merupakan senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan antara dua zat yang berbeda, seperti antara air dan minyak.Menurut Tito, bahan tersebut memungkinkan proses pemadaman dilakukan dengan volume air yang lebih sedikit."Dengan bahan itu dengan jumlah air yang kecil yang lebih sedikit, dia mampu untuk mendinginkan dan meredakan, mematikan lahan gambut. Nah, itulah salah satu upaya di tengah kesulitan air hujan alami maupun modifikasi cuaca," ujarnya.Tito juga mengatakan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah pada Kamis lalu berhasil menghasilkan hujan di Palangka Raya dan sekitarnya."Khusus di Kalimantan kita tahu bahwa Kamis yang lalu modifikasi cuaca berhasil dilakukan sehingga turun hujan, ya, di Kalimantan Tengah, Palangka Raya dan sekitarnya," katanya.Ia menyebut operasi tersebut melibatkan sejumlah instansi, mulai dari BNPB, BMKG, TNI AU hingga Polri.Usut Korporasi, Termasuk dari Luar NegeriKapolri Jenderal Suyudi Ario Seto usai menghadiri Forum Nasional Pembangunan Hukum di Kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparanKapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap Bareskrim Polri tengah menyidik 98 kasus karhutla yang berkaitan dengan korporasi. Dalam proses penyidikan tersebut, polisi juga menemukan keterlibatan pihak asing."Jadi, per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan penyidikan dari 98 LP naik sidik ada 98 kasus terkait dengan korporasi," kata Suyudi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).Suyudi menegaskan 98 laporan terkait korporasi tersebut saat ini telah masuk ke tahap penyidikan."Ya, jadi dari 98 LP yang naik sidik, terkait dengan korporasi yang saat ini sedang berjalan, yang sedang berproses ke tingkat penyidikan, itu ada 98 kasus terkait korporasi," ujarnya.Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut."Untuk itu, tentunya penyidik masih dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, ya, sehingga dalam waktu yang dekat pastinya kita akan menetapkan para tersangka," kata Suyudi.Menurut Suyudi, proses hukum tidak hanya dapat menyasar pengelola perusahaan, tetapi juga pemilik hingga pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap korporasi terkait.Suyudi kemudian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam sejumlah kasus. Namun, ia belum membeberkan perusahaan maupun pihak asing yang dimaksud karena proses penyidikan masih berjalan."Ini ada keterlibatan pihak asing ya, ada keterlibatan pihak asing, namun karena ini masih dalam proses penyidikan. Dan ini sedang kita pilah-pilah, mana yang terlibat pihak asing atau mana yang bukan pihak asing," kata Suyudi."Tapi yang jelas saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing," lanjutnya.Saat ditanya apakah pihak asing tersebut berasal dari negara tetangga, Suyudi membenarkan."Iya ada negara tetangga," katanya.Namun, Suyudi belum menjelaskan lebih jauh bentuk keterlibatan pihak dari negara tetangga tersebut, termasuk apakah mereka merupakan pemilik perusahaan.Pesan PrabowoPresiden Prabowo Subianto bersiap melantik wakil menteri serta kepala dan wakil kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTOPresiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri serta Kapolri dan Panglima TNI membahas soal penanganan karhutla.Menko Polkam Dudung Abdurachman mengungkap arahan Presiden Prabowo dalam ratas tersebut. Prabowo meminta penanganan dilakukan secara masif dan tidak menunggu hujan turun."Bapak Presiden menyampaikan bahwa penanganan karhutla harus betul-betul masif," kata Dudung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).Prabowo pun memerintahkan Panglima TNI memperkuat operasi udara untuk penanganan karhutla, termasuk dengan penggunaan dry ice."Penanganannya, sehingga tadi dikerahkan juga diperintahkan kepada Panglima TNI dry ice yang sekarang sudah dilakukan menggunakan pesawat Casa. Ini juga sudah diperintahkan menggunakan Hercules. Artinya, ini sudah melakukan operasi udara untuk penanganan karhutla," katanya.Selain soal operasi udara, Prabowo juga meminta pengerahan personel diperkuat. Mereka berasal dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan hingga masyarakat."Kemudian, saya sampaikan juga bahwa perintah Presiden agar lebih masif kembali tentang pengerahan pasukan, petugas baik TNI, Polri, maupun Dinas Kehutanan, termasuk masyarakat yang dilibatkan," kata Dudung.Dudung kemudian mengungkap pesan tegas Prabowo agar jajaran pemerintah tidak hanya mengandalkan turunnya hujan dalam mengatasi karhutla."Jadi, Bapak Presiden juga menyampaikan jangan menunggu turun hujan, tapi segera berbuat. Beliau keras sekali tadi menyampaikan kepada kami untuk penanganan ini betul-betul dilaksanakan dengan kerja keras," katanya.Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya juga mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas tersebut.Teddy menjelaskan, Prabowo meminta penanganan karhutla dilakukan secara masif, terukur, dan terpadu. Ia juga meminta aparat mengusut korporasi yang diduga terlibat."Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara masif, terukur, dan terpadu dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026," tulis Teddy dalam unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet.Selain penanganan kebakaran, Prabowo memberikan perhatian terhadap proses penegakan hukum. Ia meminta data mengenai 98 kasus yang berkaitan dengan korporasi segera disiapkan."Presiden juga meminta data terkait 98 kasus korporasi yang diduga terlibat karhutla segera disiapkan agar proses penegakan hukum dapat ditindaklanjuti dalam waktu dekat," tulis Teddy.Teddy mengatakan Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan terkait korporasi ke tahap penyidikan."Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan terkait korporasi ke tahap penyidikan," katanya.Usulan Bantuan dari SingapuraKabut asap karhutla menyelimuti wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Foto: Dok. IstimewaDalam kesempatan itu, Dudung mengatakan usulan bantuan dari Singapura untuk penanganan karhutla akan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Dudung menyebut pemerintah Indonesia sebelumnya telah merespons usulan bantuan dari Malaysia."Kan usulan bantuan itu kan sudah kita respons juga," kata Dudung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).Menurut Dudung, Malaysia menawarkan bantuan berupa tiga pesawat dan 52 personel untuk membantu penanganan karhutla."Kemudian, bagaimana teknisnya, dia akan membantu tiga pesawat kemudian 52 personel. Dipersilakan saja," ujarnya.Sementara itu, dari Singapura, Dudung mengatakan teknis bantuan tersebut nantinya akan dikomunikasikan dengan Kepala BNPB."Ini dari Singapura juga akan ada bantuan juga yang akan dikomunikasikan dengan Kepala BNPB. Ya akan dikomunikasikan," kata Dudung.Ia menambahkan, Indonesia telah mengerahkan puluhan ribu personel untuk menangani karhutla. Termasuk mengerahkan 47 pesawat.Menag Sampaikan Pesan Jaga LingkunganMenko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Foto: Zahira Hilman/kumparanMenteri Agama Nasaruddin Umar merespons peristiwa karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan melalui pendekatan agama hingga dosa membunuh.Hal itu disampaikan Nasaruddin saat konferensi pers dua tahun kinerja Kementerian Agama di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (19/10).Nasaruddin mengatakan, Kemenag menerapkan pendekatan ekoteologi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan. Menurut dia, pendekatan agama dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga alam."Ekoteologi itu apa? Terkait dengan pertanyaan tadi. Bahwa penyadaran masyarakat akan lingkungan itu tidak mungkin pendekatannya terlalu formal, ya. Dengan menggunakan bahasa agama, kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan itu sangat besar," kata Nasaruddin kepada wartawan.Ia pun menyinggung dosa di balik perbuatan membunuh yang turut dibarengi dengan peristiwa karhutla. Nasaruddin menjelaskan, makhluk hidup tidak hanya manusia, tetapi juga binatang dan tumbuh-tumbuhan juga perlu dijaga."Karena kan terkait dengan dosa, kan? Barang siapa yang membunuh satu nyawa sama dengan membunuh nyawa yang lain. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan nyawa yang lain. Binatang punya nyawa, tumbuh-tumbuhan punya nyawa, manusia punya nyawa," jelas Nasaruddin.Nasaruddin lebih jauh menjelaskan, salah satu upaya Kemenag dalam menyikapi karhutla ialah mendorong penyampaian pesan tentang lingkungan melalui khotbah seragam di wilayah terdampak.Dengan demikian, maka diharapkan pesan mengenai pentingnya menjaga lingkungan dapat dipahami dengan luas.