Ilustrasi bendera Angola. Foto: Dave Primov/ShutterstockPemerintah Angola tengah mempertimbangkan penerbitan obligasi di China yang dikenal sebagai Panda Bond atau surat utang syariah (sukuk) di Timur Tengah untuk memperluas sumber pembiayaan negara. Langkah ini dilakukan agar negara produsen minyak tersebut tidak terus bergantung pada pasar dan investor yang sama untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya.Sekretaris Negara untuk Keuangan dan Perbendaharaan Angola, Ottoniel dos Santos, mengatakan pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi pendanaan, termasuk obligasi Panda (Panda bonds) dan sukuk. Namun, belum ada keputusan final mengenai penerbitan kedua instrumen tersebut.Ia menegaskan, Angola tidak berencana menerbitkan obligasi internasional tambahan hingga akhir 2026."Kami ingin mendiversifikasi sumber pendanaan agar tidak setiap tahun bergantung pada pasar atau investor yang sama," kata Ottoniel dikutip dari Bloomberg, Sabtu (17/10).Ottoniel mengatakan, pejabat Angola telah mengunjungi Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Oman pada tahun lalu untuk menjajaki peluang menarik investor baru. Sebelumnya, Angola telah memperluas sumber pendanaannya ke Jepang melalui penerbitan Samurai Bond.Sepanjang tahun ini, Angola telah menghimpun USD 4 miliar melalui penerbitan Eurobond atau obligasi internasional berdenominasi mata uang asing. Dana tersebut memungkinkan pemerintah melakukan transaksi pengelolaan kewajiban utang senilai USD 1,2 miliar.Menteri Keuangan Angola, Ottoniel dos Santos. Foto: Website governo.gov.aoOttoniel menjelaskan transaksi tersebut membantu mengurangi tekanan pembayaran utang yang jatuh tempo pada 2028 dan 2029.Kebutuhan pembiayaan pemerintah juga berkurang seiring kenaikan harga minyak dunia. Sebagai negara produsen minyak, Angola memperoleh pendapatan ekspor yang lebih tinggi ketika harga minyak meningkat.Ottoniel mengatakan, harga minyak mentah Angola rata-rata mencapai USD 87 per barel sepanjang tahun ini, lebih tinggi dari asumsi harga minyak dalam anggaran negara sebesar USD 61 per barel. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan pembiayaan Angola untuk sisa 2026 diperkirakan hanya sekitar USD 200 juta hingga USD 400 juta.Lebih lanjut, pemerintah akan menentukan pilihan pendanaan berikutnya setelah anggaran 2027 rampung. Opsi yang dipertimbangkan mencakup pinjaman bilateral, penerbitan kembali Eurobond, hingga penggunaan instrumen pembiayaan alternatif.Angola juga membuka peluang menggabungkan penerbitan obligasi internasional berikutnya dengan pembelian kembali (buyback) atau pertukaran surat utang. Strategi tersebut telah dijalankan pemerintah sejak 2022."Saat kembali ke pasar, kemungkinan kami akan melakukan hal yang sama, yakni menyediakan sebagian dana tunai untuk kas pemerintah dan menggunakan sebagian lainnya untuk pengelolaan kewajiban utang," ujar Ottoniel.Ilustrasi bendera Angola. Foto: em_concepts/ShutterstockDi sisi lain, pemerintah Angola telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi setidaknya 5,7 persen, dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,1 persen.Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor nonminyak Angola yang diperkirakan tumbuh 6,7 persen, naik dari proyeksi sebelumnya sebesar 3 persen. Pertumbuhan tersebut turut ditopang oleh sektor pertanian, industri, dan jasa. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan berpotensi bertahan di sekitar level tahun ini.Di tengah kenaikan harga minyak global, Angola juga melanjutkan upaya pengurangan subsidi bahan bakar. Pemerintah telah menaikkan harga jual bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebanyak dua kali sepanjang tahun ini. Kenaikan harga minyak dunia dapat berpotensi menambah beban subsidi pemerintah. Namun, pemerintah belum menetapkan jadwal untuk penyesuaian harga BBM berikutnya.Sementara itu, Ottoniel menyebut pemerintah tidak sedang bernegosiasi dengan kreditur China untuk memperpanjang jatuh tempo atau mengubah struktur pembayaran pinjaman yang sudah ada.Angola juga belum membahas program pembiayaan baru dengan International Monetary Fund (IMF). Meski demikian, pemerintah tetap bekerja sama dengan lembaga tersebut dalam pelaksanaan reformasi ekonomi dan pemberian bantuan teknis.