Kepala BNPB Letnan Jenderal (Letjen) TNI Kristomei Sianturi usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Foto: YouTube/ Sekretariat PresidenKepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi akan mengecek ulang data luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah resmi menggantikan Letjen TNI Suharyanto.Sebelumnya, Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa masih ada 639,23 hektare lahan yang terbakar dan dalam proses penanganan di enam provinsi prioritas.Kristomei mengatakan, akan melakukan konsolidasi total terhadap data yang tersedia, termasuk membandingkannya dengan pemantauan satelit."Saya sudah bilang, saya akan melakukan konsolidasi total. Saya akan mengecek terlebih dahulu data dan fakta yang ada saat ini berdasarkan satelit," kata Kristomei usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10).Pengendara berkendara melintasi jalan saat kabut asap kebakaran hutan menyelimuti kawasan Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (14/10/2026). Foto: REUTERS/Arief Rahman Septian PrathamaIa menyebut data dari Sistem Pemantauan Karhutla atau SiPongi hingga pemantauan NASA akan menjadi bahan evaluasi."Misalnya, ada Sipongi, kemudian hasil pemantauan NASA. Berapa sebenarnya luas wilayah yang terbakar? Itu bisa dihitung. Dampaknya seperti apa juga akan kita lihat, lalu akan diumumkan," ujarnya.Kristomei menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla maupun bencana lainnya."Yang paling penting adalah jangan sampai ada korban. Itu yang pertama," kata Kristomei."Apa pun kebakaran dan bencananya, hal utama yang harus kita kerjakan adalah memastikan tidak ada korban. Itu nomor satu," lanjutnya.Foto udara suasana kawasan sekitar Jembatan Makalam saat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti Kota Jambi, Jambi, Sabtu (10/10/2026). Foto: Wahdi Septiawan/ANTARA FOTOSaat ditanya mengenai kemungkinan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Kristomei menegaskan status bencana masih akan dilihat berdasarkan kondisi yang ada."Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana, apakah nasional atau daerah," ujarnya.Namun, ia menegaskan status bencana tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan kecepatan respons di lapangan."Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana respons dan kecepatannya. Jangan sampai statusnya besar, tetapi responsnya tidak ada. Itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu," kata Kristomei.Suharyanto sebelumnya menyampaikan data 639,23 hektare tersebut dalam rapat terbatas penanganan karhutla bersama Prabowo pada Senin (12/10). Dari jumlah itu, kebakaran terbesar tercatat di Kalimantan Tengah, khususnya kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, seluas 513,89 hektare.Kristomei resmi dilantik Prabowo sebagai Kepala BNPB menggantikan Suharyanto pada Kamis sore. Pelantikan berdasarkan Keppres Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB.