Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTOMenteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan produksi nikel olahan setengah jadi mengalami kelebihan pasokan (oversupply).Bahlil menyebutkan kondisi tersebut mendasari rencana pembatasan penerbitan izin alias moratorium industri pengolahan nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.Dengan demikian, industri pengolahan atau smelter nikel bisa didorong untuk lebih hilir di dalam negeri. Saat ini, mayoritas smelter hanya bisa mencapai produk turunan 50-60 persen."Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuat satu kebijakan. Sekarang, kan, hilirisasi itu, kan, yang kita inginkan adalah ending-nya nilai tambah 100 persen di sini. Tapi di industri sekarang smelter masih ada produk sasaran antara, 50-60 persen," tutur Bahlil saat konferensi pers, Jumat (16/10).Dia mengungkapkan produksi nikel olahan setengah jadi secara global kelebihan pasokan, alias jumlah produksi lebih banyak dari konsumsi. Hal ini menyebabkan harganya anjlok."Ini sudah terjadi oversupply di nikel itu, terjadi oversupply 2,5 juta antara konsumsi dunia dengan produksi. Nah, ke depan kita akan dorong adalah industri-industri hilirnya, supaya bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya dibawa ke luar negeri," tegas Bahlil.Sebelumnya, Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menilai program hilirisasi nikel yang telah berjalan saat ini masih seperempat jalan menuju industrialisasi penuh. Moratorium ditargetkan dapat menurunkan produksi nikel olahan setengah jadi hingga 4 persen pada tahun ini."Idealnya produk-produk nikel setengah jadi (intermediate) Indonesia mayoritasnya dapat terserap industri manufaktur di dalam negeri dan sebagian kecilnya diekspor ke luar negeri," jelasnya kepada kumparan, Rabu (14/10).Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2025 yang membatasi pembangunan industri nikel yang hanya menghasilkan produk-produk setengah jadi seperti nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), nickel matte, dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).Arif mengungkapkan total produksi nikel nasional telah mencapai 2,5 juta ton nikel dalam bentuk produk setengah jadi, terdiri dari 2,05 juta produk NPI, FeNi dan Matte, serta 450 ribu ton nikel dalam bentuk MHP dan nikel sulfat.Jumlah produksi sebesar itu telah menjadikan Indonesia sebagai pemasok nikel terbesar di dunia, yakni sekitar 60 persen dari total produksi global. Dengan kebijakan moratorium, ia memprediksi total produksi ini akan menurun."FINI meng-estimasi bahwa total produksi nikel olahan Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 3,5 hingga 4 persen, jika dibandingkan produksi tahun 2025 total 2,5 juta ton Ni," ungkap Arif.