Kawasan Marina Bay Sands terselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia, terlihat dari Singapura, Selasa (13/10/2026). Foto: Kokkai Ng/REUTERSBadan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (National Environment Agency/NEA) mengirim preventive measure notices atau pemberitahuan tindakan pencegahan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemberitahuan tersebut diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act/THPA).Melalui pemberitahuan tersebut, ketujuh perusahaan diminta menghentikan pembakaran lahan dan menyerahkan rencana pemadaman api yang menyebabkan kabut asap menyelimuti Singapura dalam beberapa pekan terakhir.Dikutip dari Straits Times pada Sabtu (17/10), Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengatakan hasil penyelidikan sementara menunjukkan sebagian kabut asap yang menyelimuti Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik ketujuh perusahaan tersebut.Perusahaan yang menerima pemberitahuan tersebut adalah Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, dan SBA Andalas Wood Industries. Ketiganya juga pernah menerima pemberitahuan serupa saat krisis kabut asap pada 2015.Perusahaan lainnya adalah Paramitra Mulia Langgeng, Sumatera Alam Anugerah, Hutan Lestari Raya, dan Bangkanesia. Ketujuh perusahaan tersebut disebut berada di Sumatera.“NEA terus memantau titik panas (hotspot) dan asap di wilayah tersebut untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap kabut asap, serta berkomitmen untuk menyelidiki semua perusahaan lain yang turut bertanggung jawab. Kami akan terus memantau situasi serta tanggapan perusahaan-perusahaan tersebut terhadap pemberitahuan ini,” kata Grace.Melalui pemberitahuan tersebut, perusahaan diminta mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api atau mencegah penyebarannya di lahan yang dimiliki maupun dikuasai.Perusahaan juga diminta menghentikan aktivitas pembakaran serta tidak memulai pembakaran baru. Selain itu, mereka harus menyerahkan rencana penanganan kebakaran kepada NEA, termasuk langkah untuk mencegah kejadian serupa terulang.Kabut asap akibat kebakaran hutan terlihat di Singapura, Selasa (13/10/2026). Foto: Kokkai Ng/REUTERSPemerintah Singapura juga membuka kemungkinan mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk menjatuhkan denda atau mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau THPA mulai berlaku pada 2014. Aturan ini memungkinkan Singapura mengambil tindakan terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran kabut asap lintas batas, dengan ketentuan tertentu, termasuk ketika Indeks Standar Polutan (Pollutant Standards Index/PSI) berada pada kategori tidak sehat selama sedikitnya 24 jam berturut-turut.Pada 9 Oktober 2026, indeks PSI 24 jam di Singapura tercatat berada pada rentang 100 hingga 192. Berdasarkan acuan, angka PSI 101 ke atas termasuk dikategorikan tidak sehat.Menurut catatan The Straits Times, Singapura mengalami 12 hari berturut-turut dengan kualitas udara tidak sehat sejak 5 Oktober 2026. Periode tersebut menjadi rentetan terpanjang sejak krisis kabut asap 2015.Di tengah kondisi tersebut, Grace mengatakan telah menghubungi Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, pada 16 Oktober untuk menawarkan bantuan dalam penanganan kebakaran, termasuk pemadaman api dan teknologi modifikasi cuaca melalui hujan buatan. Namun, Grace menyebut belum mendapatkan balasan tanggapan atas bantuan yang ditawarkan tersebut.“Saya belum menerima tanggapan darinya, namun kami siap memberikan bantuan yang dianggap sesuai oleh pihak Indonesia, dan kami akan terus berkoordinasi dengan mereka mengenai hal ini,” ungkapnya.Selain mempertimbangkan tindakan berdasarkan THPA, Singapura juga akan menjajaki kemungkinan mengambil langkah bersama dengan negara lain untuk menangani persoalan kabut asap.“Kita harus berupaya demi melindungi Singapura dan rakyat Singapura; kita harus menggunakan segala instrumen yang berada dalam kendali kita untuk mencapai hasil terbaik bagi Singapura, meskipun mungkin efektivitasnya tidak maksimal. Namun, kami akan tetap berusaha,” ujar Grace.