Ilustrasi pemukulan. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparanBadan Gizi Nasional (BGN) mengusut dugaan penganiayaan yang melibatkan dua orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat. BGN juga menyiapkan proses sidang etik kepegawaian terhadap pihak yang terlibat.Langkah tersebut diambil setelah video yang memperlihatkan dugaan kekerasan di lingkungan KPPG Bogor beredar di media sosial. Insiden itu diketahui terjadi pada Rabu (14/10).Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta dan menelusuri kronologi kejadian.“BGN menaruh perhatian serius terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan KPPG Bogor. Kami telah melakukan investigasi untuk mendalami kronologi dan fakta-fakta terkait. Setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani secara serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Tysa dalam keterangannya yang diterima kumparan, Minggu (18/10).Dalam penanganan kasus ini, BGN turut menyoroti Kepala KPPG Bogor dan Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) yang berada di kantor, tetapi perselisihan tetap terjadi. Di sisi lain, pihak KPPG disebut telah turun tangan untuk melerai kedua pihak dan memberikan teguran.BGN menyatakan penanganan dugaan pelanggaran tersebut akan mengacu pada hasil investigasi dan ketentuan yang berlaku. Institusi itu juga meminta informasi mengenai kejadian disampaikan secara hati-hati agar tidak mendahului proses pemeriksaan.Sementara Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN, Rahman, mengatakan pihaknya menyiapkan langkah penegakan disiplin terhadap personel yang terlibat. Salah satunya melalui sidang etik kepegawaian di tingkat pusat.“Sebagai tindak lanjut atas hasil investigasi, posisi yang bersangkutan sebagai Koordinator Wilayah Purwakarta akan dilakukan penanganan melalui sidang etik kepegawaian di Biro SDMO BGN Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Rahman.Rahman menegaskan, proses internal tersebut bertujuan memastikan dugaan pelanggaran ditangani secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan. Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan integritas personel yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).BGN mengingatkan seluruh personel pelaksana program MBG untuk menaati aturan kepegawaian dan menjaga etika saat bertugas. Perselisihan antarpersonel, menurut BGN, tidak boleh berujung pada tindakan kekerasan, terlebih di lingkungan kerja.Kronologi Dugaan Penganiayaan di KPPG BogorSebelumnya, Kepala KPPG Bogor, Haidir, menjelaskan perselisihan tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB pada Rabu (14/10). Dua orang yang terlibat diketahui merupakan SPPI asal Purwakarta.“Jadi, kejadiannya itu terjadi pada hari Rabu kemarin, kira-kira jam 15.00. Itu sebenarnya adalah perselisihan antara dua SPPI yang berasal dari Purwakarta,” kata Haidir saat memberikan keterangan pada Jumat (16/10).Menurut Haidir, dirinya bersama Kasubbag TU dan Koordinator Wilayah Kota Bogor sedang berada di dalam kantor untuk mengurus keperluan terkait pelaksanaan program MBG ketika mendengar keributan dari halaman luar.Saat mendatangi sumber keributan, mereka mendapati kedua SPPI sedang berselisih. Pihak KPPG kemudian melerai keduanya dan memberikan teguran keras.Haidir mengatakan penyebab perselisihan belum diketahui secara pasti sehingga masih perlu ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya persoalan pribadi atau kesalahpahaman di antara keduanya.Ia juga menyebut salah satu SPPI yang terlibat merupakan kepala dapur, sedangkan satu lainnya tidak sedang mengelola dapur. Keduanya datang ke kantor untuk mengurus keperluan tertentu.Setelah kejadian, kedua SPPI disebut telah berdamai dan kembali ke Purwakarta. Meski demikian, Haidir menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat ditoleransi dan setiap pelanggaran memiliki konsekuensi.“Kami dari KPPG Bogor ingin menegaskan bahwa KPPG Bogor tidak menoleransi semua bentuk-bentuk kekerasan sekecil apa pun,” ujarnya.Haidir turut menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat insiden tersebut. Ia berharap kejadian itu menjadi evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang.“Kami memohon maaf kepada pimpinan dan juga kepada rakyat Indonesia pada umumnya atas kegaduhan yang terjadi. Ini sungguh-sungguh akan menjadi pembelajaran bagi kami ke depan,” terangnya.