BorneoFlash.com, KUKAR – Polemik mengenai temuan uang senilai Rp9,5 miliar di rekening seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) masih terus menjadi sorotan. Di tengah berbagai spekulasi yang bermunculan, pemerintah daerah justru mengungkap fakta lain yang menambah perhatian publik.Hingga awal Agustus ini, pemilik rekening tersebut disebut belum mengembalikan dana sepeser pun kepada pemerintah daerah. Padahal, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah lebih dulu menjadi perhatian berbagai pihak.Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, membenarkan bahwa belum ada pengembalian dana yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan. Menurutnya, uang yang telah dikembalikan sejauh ini berasal dari pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut."Sepengetahuan saya, yang bersangkutan belum mengembalikan dana sepeser pun," kata Sunggono, pada Senin (3/8/2026).Belakangan, beredar kabar bahwa dana yang sebelumnya menjadi temuan BPK mulai dikembalikan secara bertahap. Namun, pemerintah daerah memastikan bahwa informasi tersebut tidak berkaitan langsung dengan pemilik rekening yang menjadi sorotan.Sunggono menjelaskan, jumlah dana yang telah dikembalikan hingga saat ini mencapai Rp2,1 miliar. Nominal tersebut masih jauh dari total dana yang tercatat dalam hasil pemeriksaan.Di sisi lain, audit yang dilakukan Inspektorat Wilayah Daerah (Itwilda) Kukar telah rampung pada 31 Juli 2026. Hasil pemeriksaan itu akan menjadi bahan pembahasan bersama BPK sebelum pemerintah menentukan langkah berikutnya."Sore ini kami akan mengatur jadwal dengan BPK untuk menyampaikan hasil audit yang sudah selesai dilakukan," tuturnya. Menurut Sunggono, pemerintah daerah tidak menutup pintu bagi pihak yang bersangkutan apabila ingin menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menilai, setiap permasalahan harus dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan."Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang akan kami lihat adalah bagaimana persoalan ini bisa terjadi dan apa langkah yang harus diambil setelahnya," sebutnya.Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut nominal yang tidak sedikit. Di tengah proses yang masih berjalan, publik kini menunggu kepastian mengenai hasil audit serta langkah yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan tersebut.Kalau aku jadi editornya, aku juga akan menambahkan latar belakang kasus di bagian tengah berita supaya pembaca yang baru membuka artikel langsung memahami duduk perkaranya. Ini yang biasanya membuat tulisan terasa lebih hidup dan tidak kaku. (*)