BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim mulai menyusun langkah antisipasi menghadapi proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027. Kondisi tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Kaltim yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (3/8/2026).Rakor dihadiri para bupati, wali kota, serta sekretaris daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltim. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan fiskal yang diperkirakan terjadi pada tahun mendatang.Berdasarkan proyeksi sementara, APBD Kaltim Tahun Anggaran 2027 diperkirakan berada di angka Rp12,1 triliun. Nilai itu mengalami penurunan dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp15,15 triliun, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp21,74 triliun.Penurunan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan berbagai program prioritas di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan rakor tersebut digelar untuk membahas perkembangan kondisi keuangan daerah sekaligus memetakan tantangan fiskal yang dihadapi masing-masing wilayah. lihat foto Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (3/8/2026), untuk membahas kondisi fiskal daerah dan proyeksi APBD tahun 2027. Foto: HO/AdpimPemprov“Rakor ini kami laksanakan bersama seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah se-Kalimantan Timur untuk membahas kondisi keuangan daerah, termasuk perkembangan fiskal di masing-masing kabupaten dan kota,” ujarnya.Menurut Rudy, koordinasi yang kuat antar pemerintah daerah menjadi penting agar setiap daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi perubahan kondisi keuangan yang diperkirakan terjadi pada tahun mendatang.Dalam pembahasan tersebut, para kepala daerah juga menyepakati perlunya komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.Langkah itu dinilai penting untuk memperoleh kepastian terkait kebijakan fiskal nasional, terutama mengenai dana transfer ke daerah yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.“Teman-teman kepala daerah mengusulkan agar kita bersama-sama bersilaturahmi ke Kementerian Keuangan. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan,” kata Rudy.Rencana pertemuan tersebut akan melibatkan seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur sehingga berbagai kebutuhan dan kondisi daerah dapat disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.“Insyaallah kita akan bertemu bersama-sama. Saat ini sedang kita susun jadwalnya agar bisa terlaksana secepat mungkin,” lanjutnya.Selain membahas proyeksi penurunan APBD, rakor juga menyinggung kemungkinan adanya tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah maupun bantuan keuangan lainnya. Pemerintah daerah berharap adanya kebijakan yang dapat membantu menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah potensi penurunan pendapatan. lihat foto Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (3/8/2026), untuk membahas kondisi fiskal daerah dan proyeksi APBD tahun 2027. Foto: HO/AdpimPemprovMeski demikian, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan terkait kebijakan fiskal dan alokasi anggaran untuk tahun mendatang.“Kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada tambahan dana transfer ke daerah sehingga dapat membantu menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan di Kalimantan Timur,” tutup Rudy.Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah se-Kaltim berkomitmen memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan tetap dapat berjalan optimal meski dihadapkan pada tantangan fiskal pada 2027 mendatang. (*)