BorneoFlash.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah, khususnya sektor energi, terus memantau perkembangan harga minyak mentah dunia setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman perdamaian.Rivqy juga meminta pemerintah menyesuaikan kebijakan energi nasional dengan perubahan harga minyak dunia, termasuk dalam penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.Menurutnya, jika tren harga minyak terus menurun dan komponen pembentuk harga BBM memungkinkan, masyarakat berhak menikmati penurunan harga BBM."Apabila tren harga minyak turun dan faktor-faktor pembentuk harga BBM memungkinkan, maka masyarakat juga berhak menikmati penurunan harga BBM di dalam negeri," ujar Rivqy.Ia menegaskan pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik jika harga minyak dunia turun namun harga BBM belum bisa disesuaikan. Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan energi nasional.Selain itu, Rivqy mendorong pemerintah mempercepat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui peningkatan produksi migas domestik, optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi, serta penguatan investasi di sektor energi.Menurutnya, langkah tersebut penting karena sektor migas nasional masih sangat dipengaruhi dinamika global. Konflik, ketegangan politik, maupun kesepakatan antarnegara dapat langsung berdampak pada harga energi yang dirasakan masyarakat Indonesia.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih mencermati dampak kesepakatan perdamaian AS-Iran, terutama terkait kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi di dalam negeri.Data menunjukkan harga minyak mentah dunia cenderung melemah dalam sepekan terakhir. Harga minyak Brent yang sebelumnya berada di atas 90 dolar AS per barel kini turun ke bawah 80 dolar AS per barel seiring meredanya kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global setelah tercapainya kesepakatan perdamaian AS-Iran. (*)