Anggota Komisi XI DPR F-Golkar, Sarmuji. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparanSekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang belakangan dinilai masih belum tegas terhadap pemerintahan. Hal ini disampaikan Waketum PKB Jazilul Fawaid yang menyebut sikap PDIP abu-abu.Menurut Sarmuji, posisi politik PDIP merupakan hak partai tersebut dan Golkar menghormati sikap yang selama ini disampaikan para petinggi PDIP sebagai partai penyeimbang."Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji saat dihubungi, Jumat (19/6).Ia menegaskan, hingga saat ini PDIP memang tidak bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, menurutnya, soal bagaimana praktik peran penyeimbang itu dijalankan merupakan hal yang berbeda."Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.Sarmuji juga menilai istilah "penyeimbang" yang digunakan PDIP sebenarnya sudah cukup menggambarkan posisi politik partai tersebut sehingga tidak perlu diperdebatkan lebih jauh."Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," kata dia.Sebelumnya, posisi politik PDIP yang dinilai abu-abu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid yang meminta PDIP mempertegas sikap politiknya terhadap pemerintahan."Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6).Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bah partainya telah memutuskan posisi sebagai partai penyeimbang berdasarkan hasil Rakernas dan tetap berada di luar pemerintahan sembari memberikan dukungan maupun kritik secara objektif terhadap kebijakan pemerintah."Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi," kata Said saat dihubungi, Kamis (18/6).Menurut Said, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa posisi penyeimbang dijalankan secara objektif dan proporsional dalam menyikapi kebijakan pemerintah."Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif-proporsional, artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," tutur Ketua Banggar DPR itu.