BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak. Dari 14 tuntutan yang diajukan, sembilan tuntutan ditujukan kepada pemerintah kota balikpapan. Ada beberapa isu utama yang menjadi perhatian yakni Penerangan Jalan Umum (PJU), kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, antrean Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga persoalan keamanan yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.Terkait keluhan minimnya PJU di sejumlah wilayah yang dinilai dapat memicu kerawanan, Bagus mengatakan anggaran penerangan jalan telah dialokasikan setiap tahun. Ia mempersilakan mahasiswa maupun masyarakat melakukan pengecekan langsung kepada instansi terkait. “PJU sudah teranggarkan setiap tahun. Silakan melakukan cross-check ke Dinas Perhubungan maupun kecamatan. Memang masih ada beberapa wilayah kelurahan yang membutuhkan penambahan penerangan,” ujarnya, pada Rabu (17/6/2026), di Balai Kota Balikpapan.Selain persoalan infrastruktur, mahasiswa juga menyoroti kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Menurut Bagus, Pemkot Balikpapan telah mengusulkan kebutuhan formasi guru, tenaga pendidik, serta dokter kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.Namun, hingga saat ini proses rekrutmen masih terkendala kebijakan moratorium nasional.“Kami sudah bersurat ke pemerintah provinsi dan diteruskan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebutuhan guru dan tenaga kesehatan memang masih ada. Mudah-mudahan usulan yang sudah disampaikan mendapat kepastian sehingga lowongan bisa dibuka,” katanya.Di sektor pelayanan publik, antrean BBM bersubsidi juga menjadi perhatian mahasiswa. Menanggapi hal itu, Bagus menyebut pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi.Menurutnya, antrean solar subsidi menjadi fokus pengawasan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.“Sudah ada koordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU, dan dinas terkait. Ini menjadi konsentrasi kami agar pengawasan di lapangan terus berjalan,” ujarnya.Menanggapi masukan terkait masih terbatasnya SPBU yang melayani BBM tertentu, Bagus memastikan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Patra Niaga guna mengevaluasi distribusi dan pelayanan BBM di Kota Balikpapan.Tak hanya itu, isu keamanan dan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap tindak kriminalitas juga menjadi perhatian. Bagus menilai kondisi ekonomi, khususnya adanya pengurangan tenaga kerja di sektor pertambangan akibat tertundanya sejumlah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), berpotensi menimbulkan dampak sosial.“Kalau produksi berkurang, tentu ada kemungkinan sebagian karyawan dirumahkan. Ini bisa menimbulkan efek domino terhadap kondisi sosial dan kriminalitas,” katanya.Karena itu, Pemkot bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum akan terus meningkatkan pengawasan. Di sisi lain, masyarakat juga diminta kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan.“Kami mengimbau kecamatan, kelurahan hingga RT untuk menghidupkan ronda malam. Pengawasan lingkungan harus diperkuat, termasuk pendataan warga baru yang masuk ke lingkungan,” tegasnya.Bagus berharap dialog yang dibangun bersama mahasiswa dapat menjadi sarana memperkuat pengawasan publik sekaligus mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi Kota Balikpapan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, berbagai tantangan mulai dari pelayanan publik hingga keamanan lingkungan diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif. (*)