BorneoFlash.com, JAKARTA - Pengamat politik Boni Hargens menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin menerapkan pendekatan humanis dalam menangani gelombang aksi demonstrasi berskala besar pada Juni 2026.Boni menegaskan bahwa pendekatan humanis sangat diperlukan dalam situasi yang berpotensi memanas untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Ia menyebut langkah tersebut menjadi prasyarat penting agar pemerintah dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat.“Pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali tanpa eskalasi kekerasan yang berarti,” kata Boni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Ia menilai Polri menerapkan pendekatan terukur dan menyeimbangkan penegakan ketertiban umum dengan penghormatan terhadap hak-hak sipil.Boni menegaskan bahwa kedua hal tersebut tidak perlu saling bertentangan dalam negara demokrasi. Ia menjelaskan bahwa sistem politik demokratis selalu membuka ruang kritik dan menghargai perbedaan pandangan sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan publik.Ia meyakini Polri mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah meningkatnya aksi demonstrasi pada pertengahan Juni 2026.Ia menilai gelombang protes tersebut menunjukkan respons masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai kontroversial serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.Meski menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak demokratis warga negara, Boni meminta publik tetap bersikap berimbang dalam memandang situasi yang dihadapi pemerintah.“Itu memang hak demokratis warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan akibat dinamika geopolitik global yang tidak stabil,” ujarnya.Boni menambahkan bahwa kondisi global saat ini memaksa banyak negara beradaptasi untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik, termasuk Indonesia yang menghadapi tekanan ketidakpastian tatanan dunia.Ia menegaskan pemerintah harus memberi ruang untuk bekerja di tengah derasnya kritik publik, namun ia juga meminta pemerintah lebih terbuka dan adaptif terhadap aspirasi masyarakat.“Pemerintah harus semakin responsif terhadap kritik publik untuk menunjukkan penghormatan terhadap aspirasi dan proses deliberasi masyarakat,” kata Boni. (*)