Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari. Foto: Fathur Rochman/ANTARAKepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari merespons soal diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang digeruduk sejumlah mahasiswa.Acara ini dihadiri Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.Ia menegaskan dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi, dan pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional."Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6).Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Qodari. Foto: Fathur Rochman/ANTARAAdapun dalam diskusi itu sempat berjalan lancar. Namun, di tengah diskusi, datang sejumlah mahasiswa yang merangsek ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Ruang diskusi kemudian menjadi bubar.Menanggapi acara dialog tersebut, Qodari melihat sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. Bahkan, acara diskusi sempat berjalan lancar dan mahasiswa tertib."Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi," ujar dia.Terkait ada anggapan bahwa mahasiswa yang merangsek diskusi itu merasa capek dengan diskusi dan ingin menuntut kepada pemerintah, Qodari melihat hal itu sebagai amarah semata."Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog," ucapnya.Ratusan mahasiswa menggeruduk acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM). Foto: Dok. IstimewaTerkait tuntutan mahasiswa yang ingin pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari mengatakan program itu adalah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Program yang lahir dari kegelisahan Prabowo untuk secepatnya menyelesaikan masalah stunting di Indonesia."Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," tegas Qodari.Karena itu, lanjut dia, ketidaksetujuan mahasiswa harus dibuat dua kategori. Pertama ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan yang kedua bersifat tenokratis. Untuk yang bersifat politik, menurutnya, tidak ada ruang negosiasi."Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," tandasnya.Ratusan mahasiswa menggeruduk acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM). Foto: Dok. Istimewa