Protes mahasiswa Bundaran HI ● Bundaran HI menjadi arena perebutan hak atas ruang kota.● Demo di Bundaran HI mengontraskan realitas, antara gedung tinggi dan tekanan hidup masyarakat.● Negara berusaha mempertahankan kontrol dan dominasi atas ruang dan warganya.Pada Jumat, 12 Juni 2026, ribuan mahasiswa berkumpul dalam demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”. Aksi ini mengingatkan kembali pada gerakan “Peringatan Darurat” pada Agustus 2025 yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR.Namun hari itu, mahasiswa tidak menuju lokasi yang biasanya menjadi tujuan demonstrasi politik di Indonesia. Mereka memilih Bundaran HI, ruang ikonik Jakarta yang dikelilingi hotel bintang lima, pusat bisnis, dan kawasan ritel mewah.Personel gabungan Kepolisian dan TNI memblokir rute aksi mahasiswa dengan barikade. Alasannya, bahwa Bundaran HI bukanlah tempat untuk menyuarakan aspirasi.Pilihan lokasi ini lebih dari sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan bagaimana ruang kota juga menjadi arena pertarungan politik: siapa yang boleh menggunakan ruang tertentu, untuk tujuan apa, dan suara siapa yang dianggap layak terdengar.Mengapa demo di Bundaran HI?Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menjelaskan bahwa aksi di Bundaran HI dipilih untuk “menyadarkan rakyat bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja”.“Pernyataan ini menunjukkan bahwa lokasi demonstrasi bisa jadi bagian dari pesan politik. Berdemo di depan gedung parlemen merupakan cara berbicara pada negara. Sementara berdemo di Bundaran HI menjadi cara untuk berbicara kepada sesama penduduk kota.Bundaran HI adalah salah satu area paling menonjol di Jakarta. Aktivitas di sana berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari: lalu lintas, pekerja kantoran, wisatawan, perdagangan, dan mobilitas warga. Ketika mahasiswa memilihnya untuk tempat demo, mereka tidak hanya menyampaikan tuntutan kepada pejabat, tetapi juga memasukkan isu politik ke tengah ruang yang biasanya berjalan sebagai pusat ekonomi dan citra kota.Hak atas kota dan siapa yang menguasai ruangFenomena demo di Bundaran HI dapat dipahami melalui konsep "hak atas kota” (right to the city) yang dikembangkan oleh sosiolog Henri Lefebvre dan dipopulerkan oleh David Harvey.Dalam konsep ini, warga berhak menggunakan kota untuk tinggal atau bergerak, serta ikut menentukan bagaimana kota dibentuk dan digunakan. Konteksnya, kota bukan sekadar latar tempat berlangsungnya kehidupan politik, tetapi juga medan politik.Bundaran HI seolah terlihat sebagai medan yang “netral”. Padahal, tempat ini terbentuk dari berbagai kepentingan, mulai dari investasi, pembangunan infrastruktur, simbol nasional, dan strategi pencitraan kota.Monumen Selamat Datang di Bundaran HI, misalnya, dibangun Sukarno pada 1962 dalam rangka Pekan Olahraga Asia untuk memproyeksikan ambisi Indonesia ke dunia.. Namun hari ini, kawasan tersebut juga menjadi bagian dari pusat bisnis Jakarta yang merepresentasikan kekuatan ekonomi.Ketika demonstran membawa isu “Indonesia Bangkrut” ke ruang ini, mereka mempertemukan dua realitas kontras yang saling berkaitan, yakni gedung-gedung tinggi pusat ekonomi dengan meningkatnya tekanan biaya hidup masyarakat.Saat aparat gabungan menjaga ruang ini agar tetap “netral”, seharusnya kita pertanyakan: mereka melindungi hak atas kota siapa?Lagipula, bundaran HI juga sempat menjadi lokasi demonstrasi besar, misalnya aksi masyarakat pada 2016 yang menuntut penangkapan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama.Bercermin dari Trafalgar SquareUntuk memahami kompleksitas perebutan hak atas kota melalui aktivitas demonstrasi, Trafalgar Square di London dapat menjadi ilustrasi yang sangat baik.Sejak abad ke-19, Trafalgar Square menjadi tempat berkumpulnya berbagai gerakan politik, karena lokasinya dekat dengan pusat kekuasaan Inggris, seperti Buckingham Palace dan parlemen di Westminster.Para penguasa kemudian menyadari bahwa ruang terbuka di dekat pusat pemerintahan adalah sesuatu yang berbahaya secara politis. Air mancur kembar dan obelisk lantas diletakkan di tengah-tengahnya, seolah mempersulit massa untuk berkumpul tanpa terpisah ke beberapa sektor.Namun pemerintah kemudian membatasi aktivitas politik di sana karena khawatir ruang tersebut menjadi pusat perlawanan.Setelah berbagai konflik, termasuk protes yang berakhir dengan kekerasan aparat terbesar di sejarah Inggris: Bloody Sunday, pemerintah Inggris akhirnya menyediakan ruang khusus bagi demonstrasi publik. Trafalgar Square kemudian menjadi tempat berbagai aksi, mulai dari gerakan hak perempuan hingga protes politik lainnya.Greater London Authority kemudian menetapkan beberapa aturan main: aksi hanya boleh diadakan di hari libur, pada siang hari, tanpa “menyebabkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat”.Pengekangan akhirnya menjelma dalam bentuk pengelolaan dan domestikasi “dedicated space” (ruang yang dikhususkan).Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik jarang benar-benar bebas. Bahkan ketika negara memberikan ruang untuk protes, ruang tersebut tetap dikelola dan dibatasi.Domestikasi ruang dan disrupsi politikDalam konteks Bundaran HI, penolakan aparat terhadap aksi mahasiswa menunjukkan persoalan yang sama: bagaimana ruang politik diatur.Aparat menyebut Bundaran HI bukan lokasi yang diperuntukkan untuk menyampaikan aspirasi karena kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi. Mahasiswa kemudian diarahkan kembali ke lokasi yang lebih konvensional, yaitu area sekitar parlemen.Situasi ini dapat disebut sebagai teritorialisasi atau domestikasi spasial, yakni proses ketika ruang yang berpotensi menjadi arena perlawanan diarahkan agar tetap berada dalam batas yang lebih mudah dikendalikan.Sejatinya, protes di Bundaran HI tidak diizinkan oleh pemerintah bukan karena tempatnya, tapi karena aksi tersebut dapat mengganggu berjalannya kondisi yang justru sedang dilawan oleh mahasiswa.Ini tidak hanya menunjukkan bagaimana mahasiswa diusir dari ruang yang seharusnya menjadi haknya, tetapi juga bagaimana negara mempertahankan dominasinya terhadap ruang dan warganya.Disrupsi untuk merebut hakMahasiswa boleh saja kalah dalam argumen lokasi demo saat berdemonstrasi pada 12 Juni kemarin, karena tak berhasil mencapai Bundaran HI. Namun, pilihan mereka untuk membawa isu politik ke jantung ruang ekonomi Jakarta tetap memiliki makna.Setidaknya mereka berusaha membangun kesadaran bahwa kota bukan hanya tempat orang hidup dan bekerja. Ruang kota juga merupakan tempat masyarakat bernegosiasi tentang kekuasaan, kepentingan, dan hak mereka untuk didengar.Dan jika negara merenggut hak itu, sudah seharusnya warga kembali memperjuangkannya lewat disrupsi-disrupsi tak terduga.Feysa Poetry menerima dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.