Ilustrasi sekolah: mencetak pekerja atau menciptakan warga negara kritis? Foto: Generated by AIDalam banyak diskusi tentang pendidikan di Indonesia, sekolah sering dipahami sebagai ruang yang menjanjikan masa depan lebih baik. Namun di balik narasi optimisme itu, terdapat pertanyaan yang jarang benar-benar dibongkar secara serius: Apakah sekolah saat ini benar-benar membentuk warga negara yang kritis, atau justru lebih dominan berfungsi sebagai institusi yang mencetak tenaga kerja untuk kebutuhan pasar?Pertanyaan ini menjadi penting karena menyentuh fungsi dasar pendidikan itu sendiri. Secara normatif, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.Artinya, pendidikan bukan hanya soal keterampilan kerja, melainkan juga pembentukan kesadaran sosial dan kemampuan berpikir kritis. Namun ketika kita melihat praktik pendidikan sehari-hari, terdapat jarak yang cukup lebar antara idealitas tersebut dengan realitas di lapangan.Dalam beberapa dekade terakhir, arah kebijakan pendidikan di Indonesia cenderung semakin kuat terhubung dengan kebutuhan dunia kerja. Konsep link and match antara sekolah dan industri menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai di pasar tenaga kerja.Ilustrasi kerja. Foto: L.O.N Dslr Camera/ShutterstockDi satu sisi, hal ini tampak rasional karena dunia kerja memang membutuhkan tenaga terampil. Namun dari perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini juga menunjukkan bagaimana pendidikan perlahan-lahan bergerak mengikuti logika pasar. Sekolah tidak lagi sepenuhnya berdiri sebagai ruang pembentukan kesadaran kritis, tetapi semakin dekat dengan fungsi produksi tenaga kerja.Fenomena ini dapat dilihat lebih jauh dalam praktik pendidikan kejuruan yang semakin disesuaikan dengan kebutuhan industri tertentu. Kurikulum, pelatihan, hingga standar kompetensi sering kali dirancang berdasarkan permintaan pasar kerja.Beberapa kajian menunjukkan bahwa orientasi seperti ini mencerminkan dominasi kepentingan ekonomi dalam sistem pendidikan, di mana pendidikan tidak sepenuhnya netral, tetapi dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan kebutuhan industri. Dalam kerangka ini, siswa diposisikan sebagai calon tenaga kerja yang harus disiapkan agar sesuai dengan kebutuhan sistem produksi yang ada.Namun ketika pendidikan terlalu berorientasi pada pasar kerja, muncul persoalan lain yang tidak bisa diabaikan. Data tentang ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua lulusan pendidikan langsung terserap ke dunia kerja, bahkan terdapat fenomena pengangguran terdidik yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara output pendidikan dan struktur kesempatan kerja.Ilustrasi sekolah. Foto: ShutterstockDengan kata lain, meskipun sekolah terus berupaya mencetak tenaga kerja yang siap pakai, realitas ekonomi tidak selalu mampu menyerap mereka secara seimbang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jika pendidikan hanya dipersempit menjadi alat produksi tenaga kerja, ia akan mudah kehilangan relevansi sosialnya ketika pasar kerja tidak berjalan ideal.Di sisi lain, ada hal yang lebih mendasar yang sering luput dari perhatian, yaitu bagaimana pendidikan membentuk cara berpikir peserta didik. Ketika proses belajar lebih banyak berfokus pada pencapaian nilai, ujian, dan keterampilan teknis, ruang untuk refleksi kritis terhadap realitas sosial menjadi semakin terbatas. Siswa lebih sering diarahkan untuk menjawab dengan benar daripada mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melahirkan individu yang terampil secara teknis, tetapi kurang memiliki kepekaan sosial dan kemampuan untuk membaca struktur ketimpangan di sekitarnya.Padahal, dalam perspektif sosiologi pendidikan kritis, sekolah seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang produksi kesadaran sosial. Pendidikan semestinya mampu membentuk warga negara yang tidak hanya patuh terhadap sistem, tetapi juga mampu memahami, mengkritisi, bahkan jika perlu mempertanyakan struktur yang membentuk kehidupan mereka sendiri. Ketika fungsi ini melemah, pendidikan berisiko menjadi instrumen reproduksi sosial, di mana sekolah justru mempertahankan struktur yang ada, alih-alih mengubahnya.Dalam konteks demokrasi, kemampuan berpikir kritis bukan sekadar keterampilan akademik, melainkan juga kebutuhan sosial. Warga negara yang kritis mampu mengevaluasi kebijakan publik, memahami persoalan ketimpangan, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Ia juga harus membekali peserta didik dengan kemampuan membaca realitas sosial dan mengambil posisi secara sadar terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi sebagai anggota masyarakat.Ilustrasi masyarakat. Foto: Dmitry Nikolaev/ShutterstockDalam situasi seperti ini, pendidikan berada dalam ketegangan yang tidak mudah dihindari. Di satu sisi, negara dan masyarakat membutuhkan lulusan yang siap bekerja agar roda ekonomi berjalan. Namun di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan warga negara yang mampu berpikir kritis terhadap kebijakan, ketimpangan sosial, dan dinamika kekuasaan.Ketika orientasi pendidikan terlalu berat pada aspek ekonomi, fungsi pembentukan kesadaran kritis cenderung terpinggirkan. Akibatnya, sekolah lebih sering menghasilkan individu yang siap masuk ke sistem kerja, tetapi tidak selalu siap memahami atau mengkritisi sistem sosial yang membentuknya.Jika kondisi ini terus berlangsung, ada risiko jangka panjang yang perlu dipikirkan. Pendidikan dapat menghasilkan generasi yang kompeten secara teknis, tetapi kurang memiliki daya refleksi sosial. Mereka mungkin mampu bekerja dengan baik dalam sistem yang ada, tetapi tidak cukup kuat untuk mempertanyakan apakah sistem tersebut adil atau tidak. Di titik ini, pertanyaan awal menjadi semakin relevan untuk direnungkan ulang: Apakah sekolah memang dirancang untuk mencetak pekerja, atau seharusnya juga menciptakan warga negara yang kritis terhadap dunia yang mereka tinggali?Pada akhirnya, pendidikan tidak bisa hanya dipahami sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Ia juga merupakan ruang sosial yang menentukan bagaimana masyarakat berpikir, bersikap, dan memaknai realitas. Jika sekolah hanya diarahkan untuk mencetak pekerja, ada bagian penting dari pendidikan yang hilang, yaitu kemampuan untuk membentuk kesadaran kritis sebagai warga negara. Dan ketika kesadaran itu melemah, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas tenaga kerja, melainkan juga kualitas demokrasi dan kehidupan sosial itu sendiri.