BorneoFlash.com, BONTANG - Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan hemat dalam menggunakan bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah dinamika harga BBM non-subsidi yang dipengaruhi kondisi global.Menurutnya, masyarakat perlu menyesuaikan pola konsumsi energi dengan kondisi ekonomi saat ini. Terlebih bagi pengguna kendaraan yang menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax, yang harganya mengikuti perkembangan pasar internasional.“Yang paling penting masyarakat harus bijak dan hemat dalam penggunaan energi, khususnya bahan bakar kendaraan. Kita harus pintar mengatur kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing,” ujarnya, pada Rabu (17/6/2026).Ia menjelaskan, berbeda dengan Pertalite yang masih mendapat subsidi pemerintah, harga Pertamax sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Karena itu, perkembangan situasi geopolitik internasional, termasuk konflik dan hubungan antara negara-negara penghasil minyak, turut memengaruhi harga jual BBM non-subsidi.“Kalau situasi global membaik tentu harga bisa turun secara bertahap. Tapi kalau kondisi dunia masih belum stabil, kemungkinan harga juga akan menyesuaikan. Kita berharap situasi internasional segera kondusif,” katanya.Pria yang akrab disapa Bang Faiz ini juga menyoroti potensi pergeseran konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite ketika harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu antrean panjang hingga kelangkaan apabila tidak diawasi dengan baik.Sementara, Pertamina telah memiliki perhitungan kebutuhan dan alokasi BBM untuk setiap daerah, termasuk Kota Bontang. Karena itu, jika terjadi lonjakan konsumsi yang tidak wajar hingga menyebabkan stok cepat habis, perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut.“Kalau tiba-tiba Pertalite cepat habis atau terjadi kelangkaan, tentu harus dilihat penyebabnya. Pertamina sudah memiliki data kebutuhan dan alokasi distribusi. Jangan sampai ada penyalahgunaan atau distribusi yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.Legislator Golkar ini menilai pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga masyarakat. Peran aktif masyarakat dinilai penting untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.“Pemerintah daerah harus ikut mengawasi, begitu juga aparat penegak hukum. Masyarakat juga perlu berpartisipasi. Kalau ada hak masyarakat untuk mendapatkan Pertalite yang justru hilang karena kelangkaan atau penyalahgunaan, tentu itu harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. (*/Adv)