Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan paparannya saat pembekalan kepala daerah terpilih di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengaku terus memantau gerakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disebut membujuk kader-kader partainya untuk bergabung. Meski demikian, ia menegaskan tidak merasa khawatir.Deddy mengatakan partainya mencermati berbagai manuver PSI di daerah, mulai dari pendekatan kepada anggota legislatif, kepala daerah, hingga pengurus dan kader partai.Hal itu disampaikan Deddy saat menanggapi rencana PSI yang disebut akan menempatkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pembina partai."Memangnya dari dulu dia tidak di PSI, kan anaknya (Kaesang Pangarep) sudah Ketua Umum dan sebelum itu dia membesarkan PSI dengan merekrut orang-orangnya di pemerintahan dan BUMN," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (16/6).Menurut Deddy, hubungan PDIP dengan Jokowi telah selesai sejak Jokowi dipecat dari keanggotaan partai."Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai, sudah dipecat dari keanggotaan partai. Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi," ujarnya.Terkait kemungkinan bergabungnya Jokowi ke dalam struktur PSI dan dampaknya terhadap kekuatan politik PDIP, Deddy menilai hal itu masih terlalu dini untuk disimpulkan."Apakah akan berdampak pada PDI Perjuangan? Kita lihat saja nanti karena pemilu masih jauh. Kami terus mengawasi gerakan mereka yang terus menerus berusaha membujuk kader-kader PDIP untuk masuk PSI di berbagai daerah, baik anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus partai dan kader,” ungkapnya.Presiden Jokowi bertemu putra bungsunya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, dalam temu kader PSI di Bandung, 3 Januari 2024. Pada kesempatan itu, Jokowi berkata ia senang dengan PSI sejak dulu. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ADeddy bahkan mengaku menerima informasi mengenai adanya tawaran bantuan material kepada sejumlah kader yang diajak bergabung ke PSI. Namun ia mengaku belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut."Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan. Tidak tahu kebenarannya. Terus terang kami tidak takut,” tutur Deddy.Ia menilai PSI pernah menghadapi ujian elektoral yang berat pada Pemilu 2024 karena gagal lolos ke parlemen."Pemilu kemarin, saat di puncak kekuasaan dengan jaringan pemerintahan dan APH serta anggaran bansos APBN saja, mereka masih gagal masuk parlemen,” ujarnya.Deddy juga meyakini PSI tidak hanya akan berhadapan dengan PDIP, melainkan juga partai-partai lain yang kadernya disebut turut menjadi sasaran pendekatan politik."Ingat, partai-partai lain pun akan berhadapan dengan mereka karena upaya untuk membajak kader partai-partai lain,” kata Deddy."Ini banyak sekali terlihat gejalanya, terutama di basis-basis Nasdem, Demokrat, dan PAN. Jadi mereka tidak saja berhadapan dengan PDIP, tetapi juga dengan partai-partai lain yang kadernya dipungut untuk membesarkan PSI secara instan,” pungkasnya.Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo sudah menjadi bagian dari PSI. Meski begitu, posisi resmi Jokowi di partai tersebut akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pada waktu yang dianggap tepat.Hal itu disampaikan Bestari saat menanggapi soal Jokowi yang disebut akan menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.“Jadi apa jabatan Pak Jokowi, Pak Jokowi itu sudah di PSI. Nanti mengenai kapan akan diumumkan jabatannya apa, saya sudah sampaikan di beberapa tempat juga. Akan langsung diumumkan oleh Mas Kaesang, sebagai ketua umum, begitu,” ujar Bestari, Kamis (28/5).Ia mengatakan, meski jabatan formal Jokowi belum diumumkan, PSI saat ini sudah menempatkan Jokowi sebagai patron atau panutan dalam pergerakan partai.“Namun demikian, kami telah juga menempatkan Pak Jokowi itu sebagai patron. Panutan kami di dalam kami bergerak di PSI,” katanya.Menurut dia, PSI hanya menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya ke publik.