Politikus PDIP, Charles Honoris. Foto: Nugroho Sejati/kumparanWakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) akan merancang ulang blueprint Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini dilakukan menyusul adanya temuan kelebihan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang tak sebanding dengan kebutuhan penerima manfaat.Charles mengatakan, pihaknya meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program yang selama ini berjalan, termasuk jumlah dapur, jumlah penerima manfaat, hingga kebutuhan anggaran.Ia mengungkapkan, BGN saat ini tidak menambah dapur baru sambil melakukan penataan ulang program.“Ya banyak yang menanyakan tentang nasib bagaimana dapur-dapur yang informasinya akan dilakukan moratorium. Jadi tadi dijelaskan dengan cukup tegas oleh para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan,” kata Charles kepada wartawan di sela rapat dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).“Sampai saat ini masih sifatnya moratorium,” lanjutnya.Suasana rapat Komisi IX DPR dengan Badan Gizi Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6). Foto: Nasywa Athifah/kumparanCharles menilai berbagai persoalan yang kini muncul dalam program MBG berakar dari desain dan perencanaan awal yang dinilai kurang tepat.Menurut dia, salah satu indikasinya adalah munculnya praktik jual-beli titik dapur serta jumlah titik yang jauh melebihi kebutuhan penerima manfaat.“Tadi sudah disampaikan juga, ini kan sesuatu yang sudah kami sampaikan sejak awal. Bagi saya program ini sejak awal desain dan perencanaannya memang bermasalah. Sehingga hari ini kita melihat berbagai permasalahan seperti yang kita ketahui. Jual-beli titik, jumlah titik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan,” ungkapnya.“Kemarin Pak Menko Pangan, Pak Zulhas juga sudah menyampaikan ada kelebihan 7 ribuan titik. Dan di luar itu ternyata ada sekitar 13 ribu titik yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi kalau 27 ribu titik ditambah lagi dengan 13 ribu titik yang sedang dalam proses pembangunan. Maka total titik hari ini ada 40 ribu titik,” sambungnya.Menurut perhitungannya, jumlah tersebut berpotensi menghasilkan kapasitas layanan yang jauh melebihi kebutuhan riil penerima manfaat.“Kalau dikalikan 3 ribu berarti kan sekitar 120 juta. Apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Sebenarnya kan tidak, artinya mengada-ngada,” tuturnya.Karena itu, Komisi IX DPR meminta pimpinan baru BGN segera menyusun desain baru program MBG yang lebih realistis dan sesuai kebutuhan.“Tadi sudah kami sampaikan kepada Ibu Nanik (Kepala BGN Nanik S. Deyang) dan teman-teman di BGN untuk merancang ulang desainnya. Apakah tetap menggunakan desain seperti sekarang atau dikombinasi misalnya dengan dapur-dapur sekolah, school based kitchen di daerah-daerah tertentu atau seperti apa?” ujar Charles.Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Foto: nungky soerya/ShutterstockMenurut dia, BGN meminta waktu untuk menyusun rancangan baru tersebut. Namun DPR berharap dalam waktu sekitar satu bulan, arah kebijakan baru program MBG sudah dapat disampaikan.“Mereka meminta waktu, mungkin satu bulan ke depan saya belum tahu berapa lama, saya rasa dalam sebulan ini mereka sudah mempunyai rencana blueprint-nya akan seperti apa? Mungkin akan ada kombinasi antara dapur sekolah, antara dapur tersentralisir seperti sekarang. Tetapi yang pasti akan ada blueprint baru dengan total jumlah penerima manfaat baru dan juga anggaran yang baru,” jelas Charles.Charles mengatakan desain baru tersebut nantinya tidak hanya mengatur jumlah dapur, tetapi juga menentukan siapa saja kelompok yang benar-benar menjadi sasaran program MBG.Menurut Charles, tujuan awal MBG adalah memperbaiki status gizi anak-anak dan menekan angka stunting. Karena itu, program seharusnya lebih difokuskan kepada kelompok yang memang membutuhkan intervensi gizi dari negara.“Tadi saya sampaikan di dalam, kalau kita mengacu pada tujuan awal dari program ini. Yaitu memperbaiki kondisi gizi anak-anak termasuk mengurangi angka stunting. Artinya tidak semua anak perlu diberikan makan. Tidak semua anak perlu diberikan makan. Sehingga dihitung ulang saja. Baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak dari desil 1 sampai desil 3,” katanya.Charles memperkirakan jumlah penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan program tersebut tidak sebanyak target yang selama ini digunakan pemerintah.“Yang kalau saya hitung tidak lebih dari 25 juta orang. Sehingga kalau misalkan jumlah penerima manfaatnya hanya 25 juta. Bahkan let’s say 30 juta maka anggarannya mungkin tidak sampai Rp 200 triliun. Mungkin Rp 100 triliun saja sudah cukup,” ucap Charles.“Dan ini akan sangat menghemat APBN kita. Dan juga penerima manfaatnya pun akan jauh lebih terfokuskan kepada orang-orang yang memang membutuhkan,” lanjutnya.Charles juga mengakui bahwa proses refocusing penerima manfaat nantinya hampir pasti berdampak pada jumlah dapur MBG yang beroperasi.Saat ini saja, kata dia, jumlah dapur yang sudah beroperasi dinilai telah melebihi kebutuhan.“Ya, otomatis seperti itu ya. Jadi sekarang saja dari 27 ribu sekian dapur yang sedang beroperasi sudah kelebihan sekitar 7 ribu dapur. Jadi nantinya ketika ada refocusing penerima manfaat. Apalagi kalau jumlahnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi pasti jumlah dapur akan berkurang,” ungkapnya.Ilustrasi dapur MBG. Foto: ShutterstockCharles menilai langkah refocusing penerima manfaat dan pengurangan anggaran MBG tidak hanya penting untuk menyelamatkan program tersebut, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi fiskal nasional.“Tadi saya sampaikan ke teman-teman BGN yang Anda lakukan hari ini dengan melakukan refocusing, mengurangi anggaran ini bukan saja menyelamatkan program MBG. Tetapi akan berdampak pada perekonomian, ekonomi Indonesia secara seluruh,” tutur dia.Menurut dia, efisiensi yang dilakukan BGN dapat memberikan sinyal positif terhadap pengelolaan keuangan negara.“Ya seperti kita ketahui beberapa lembaga rating akan segera mengeluarkan rating bagi Indonesia. Dan informasinya beberapa akan menurunkan rating kita. Salah satunya dengan alasan karena disiplin fiskal yang buruk. Dengan program-program beranggaran besar seperti MBG dan lain sebagainya,” ujarnya.Karena itu, Charles berharap kepemimpinan baru BGN mampu melakukan reformasi menyeluruh terhadap program MBG.“Sehingga kalau pimpinan BGN yang baru ini bisa melakukan refocusing dan berhasil membuat program ini lebih efisien dan bermanfaat. Maka dampaknya juga pasti akan positif bagi perekonomian nasional,” kata dia.Charles pun menyebut BGN memang tengah bersiap melakukan perombakan besar terhadap tata kelola program MBG.“Sepertinya begitu ya. Kalau seperti yang disampaikan kepada kita, BGN akan melakukan desain ulang. Melakukan desain ulang termasuk jumlah penerima manfaat. Dan juga penerimaan manfaatnya seperti apa,” pungkasnya.