● Pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa memicu kekhawatiran publik akan potensi terjadinya blackout massal.● Ada dugaan hal ini terjadi karena stok batu bara di sejumlah pembangkit menipis, tapi pemerintah membantah.● Ketergantungan berlebihan pada energi fosil membuat posisi kita rentan. Bauran energi terbarukan mesti ditingkatkan.Sejak awal pekan ini pemadaman listrik bergilir melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta.Peristiwa ini menimbulkan banyak keluhan serta spekulasi di masyarakat. Publik mengkhawatirkan bakal terjadi insiden mati listrik se-Jawa atau dikenal dengan blackout Jawa 2019 lalu.Apalagi, pada bulan lalu, blackout juga terjadi di sebagian wilayah Sumatra. Listrik padam berisiko memicu korban dan dampak berganda di sisi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Bahkan pada peristiwa blackout Sumatra lalu, setidaknya lima orang meninggal dunia karena keracunan asap genset yang harus dihidupkan buntut listrik padam.Pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang terjadi berjam-jam juga telah menimbulkan kerugian langsung pada masyarakat dan juga pelaku industri, terutama usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki generator set (genset) untuk melanjutkan proses produksi saat listrik padam.Lantas, apa sebetulnya penyebab pemadaman bergilir terjadi di Pulau Jawa kali ini? Akankah ada potensi terjadi blackout seperti di Sumatra bulan lalu atau blackout Jawa 2019 kembali terulang?Penyebab gangguan jaringan listrikPakar strategi transisi energi dan juga Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut, gangguan sistem kelistrikan umumnya itu bisa terjadi karena dua faktor utama, yakni: faktor alam (seperti cuaca ekstrem, angin kencang, banjir, gempa) dan di luar faktor alam (seperti kesalahan operasional, kerusakan teknis, sabotase, atau gangguan manusia).Dalam kasus blackout di Sumatra pada bulan lalu, PLN beralasan pemicunya adalah faktor cuaca buruk yang menyebabkan gangguan pada jaringan transmisi sehingga berujung pada pemadaman listrik secara massal. Fabby menilai, meski cuaca buruk dilaporkan menjadi pemicu awal gangguan, menjadikannya sebagai alasan tunggal sama sekali tidak cukup untuk menjelaskan kerusakan struktur transmisi dalam skala yang masif. Perlu investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab sistem gagal merespons gangguan lokal hingga meluas menjadi krisis wilayah.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sudah menerjunkan tim untuk menyelidiki penyebab gangguan sistem kelistrikan di wilayah Sumatra. Namun, hasil investagasi tersebut belum dirilis ke publik sampai saat ini.Kini, kasus pemadaman justru terjadi di wilayah lain. Di Jawa pada pekan ini, tidak ada faktor alam yang bisa jadi alasan. Lalu apa penyebabnya?Fabby menduga hal ini terjadi karena kapasitas pembangkit listrik tidak cukup untuk beroperasi dengan kapasitas maksimal. “Sehingga PLN terpaksa melakukan load curtailment, yaitu secara sengaja melakukan pemadaman untuk mengurangi beban karena daya listriknya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut,” ujar Fabby saat dihubungi pada Kamis, 11 Juni 2026.Sejak April lalu, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) sebetulnya sudah mengeluhkan bahwa sebagian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia mengalami kekurangan pasokan batu bara. Bahkan, stok batu bara di sebagian pembangkit disebut sudah memiliki hari operasi pembangkit (HOP) kurang dari 10 hari. Hanya beberapa pembangkit saja yang memiliki stok ideal 25 hari operasi.Fabby menengarai menipisnya cadangan batu bara ini berkaitan dengan keterlambatan ESDM dalam mengesahkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara. Akibatnya, produksi batu bara menjadi terhambat. Salah satu hal yang membuat pengesahan RKAB terlambat adalah karena pemerintah masih maju mundur soal kuota pengerukan batu bara. Target produksi nasional semula sempat diturunkan dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton. Namun, kemudian muncul rencana relaksasi setelah melihat harga batu bara bara internasional naik.“Justru karena harga sedang tinggi, pengusaha bisa saja lebih memilih ekspor daripada memenuhi kebutuhan domestik (DMO), terutama dengan adanya rencana ekspor satu pintu,” ujar Fabby.Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Yudha Wiranegara menambahkan, selain persoalan dari sisi suplai, faktor permintaan/konsumsi listrik juga turut memengaruhi aliran setrum. “Seiring mulainya musim kemarau, konsumsi listrik meningkat, karena orang-orang akan lebih sering menyalakan kipas angin dan AC,” tuturnya. Sejauh ini, PLN berdalih pemadaman yang terjadi sebatas karena ada gangguan teknis, terutama pada sistem elektrifikasi pembangkit listrik tenaga gas uap (PTLGU Jawa 1). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun menyebut suplai batu bara untuk PLTU dalam negeri masih aman. Ia berjanji tidak akan ada pemadaman lagi. Kementerian ESDM, menurut Raditya, sebagai regulator wajib bertanggungjawab memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Masyarakat pun perlu mendapatkan penjelasan yang transparan tentang kondisi keandalan pasokan listrik dalam negeri. Dalam jangka pendek, ujar Raditya, pemerintah harus mempercepat pengesahan RKAB dan memastikan kecukupan pasokan bahan batu bara untuk kebutuhan pembangkit-pembangkit listrik di dalam negeri. “Dari sini kita bisa melihat kerentanan sistem kelistrikan yang bergantung pada pembangkit listrik yang berbasis fosil,” tuturnya. Oleh karenanya, dalam jangka panjang, IESR mendorong pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). “Kami juga mendorong pemerintah melonggarkan keran kuota untuk masyarakat memasang PLTS atap,” ujar dia.Program Manager Transisi Energi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Atina Rizqiana menyebut, meski PLN dan ESDM mengklaim tidak ada permasalahan serius dalam stok batu bara atau pun sistem elektrifikasi PTLGU Jawa, fakta berkata sebaliknya. Sampai hari ini pemadaman di sejumlah titik di Pulau Jawa masih terjadi. “Di sini, transparansi informasi menjadi satu hal yang krusial dalam menanggapi masalah ini,” ujar dia.Jika tidak ada penanganan serius baik dari pemerintah pusat, lanjut Rizqiana, maka peristiwa pemadaman listrik berisiko terus berulang. “Tidak heran jika di kemudian hari, blackout di Pulau Jawa bisa terjadi,” tuturnya. Dan pada akhirnya, masyarakat yang akan menanggung dampak kerugiannya.